Friday, September 13, 2024

Gregoria Tumbang, Sang Putri...

JAKARTA RAYA | Gregoria Mariska Tunjung, yang meraih medali perunggu di Olimpiade Paris,...

Pemerintah Provinsi Jakarta Meminta...

Kamis, 12 September 2024 - 22:55 WIB Jakarta, VIVA - Jalur Transjakarta atau busway...

Posko Pemenangan di Ujung...

Koalisi Bermarwah terus memperkuat barisan menjelang penentuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur...

Jokowi: Prabowo Subianto Berkomitmen...

President Joko Widodo (Jokowi) has stated that president-elect Prabowo Subianto is committed to...
HomeBeritaPak Firli Bahuri...

Pak Firli Bahuri Telah Memiliki Pengacara

Sabtu, 25 November 2023 – 21:26 WIB

Jakarta – Wakil ketua KPK, Johanis Tanak mengatakan bahwa mantan Ketua KPK Firli Bahuri belum tentu mendapatkan bantuan hukum usai jadi tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL). Sebab, Firli Bahuri saat ini sudah diberhentikan sementara oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Apalagi, kata Tanak, Firli Bahuri pun saat ini sudah mempunyai tim kuasa hukum pribadi. “Kemudian, apakah KPK akan memberikan bantuan hukum kepada Pak Firli. Setahu saya, Pak Firli sudah punya pengacara sendiri juga. Jadi, dia pasti akan menggunakan pengacara yang dia sudah tunjuk,” kata Tanak kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu, 25 November 2023.

Menurut dia, keputusan untuk memberikan bantuan hukum terhadap Firli Bahuri tentu harus diputuskan oleh Pimpinan KPK. Namun, kata dia, saat ini Pimpinan KPK hanya tersisa empat orang saja.
“Kalau mengenai apakah KPK akan memberikan bantuan, ini tentunya tidak diputuskan oleh satu pimpinan, karena pimpinan KPK ada lima, dan sekarang tinggal empat. Tetap sifatnya dalam pengambilan keputusan adalah kolektif kolegial,” ujar Tanak.

Maka dari itu, Tanak menyebut apabila ada Pimpinan KPK yang menyampaikan bahwa KPK akan memberikan bantuan hukum kepada Firli Bahuri. Tentu, lanjut dia, hal itu akan dipertimbangkan bersama Pimpinan KPK lainnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan tetap memberikan bantuan hukum untuk Ketua KPK, Firli Bahuri yang telah diumumkan menjadi tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo di Polda Metro Jaya. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan bahwa pendampingan hukum itu diberikan kepada Firli Bahuri karena dia masih berstatus sebagai pegawai KPK.

“Pak Firli masih sebagai pegawai KPK. Jadi tentu saja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, yang bersangkutan berhak mendapatkan bantuan hukum,” ujar Alexander Marwata pada Kamis, 23 November 2023.

Namun, Alex tak menjelaskan lebih detail terkait dengan pendampingan hukum yang diberikan untuk Firli Bahuri.

Alex menyebutkan bahwa sampai dengan saat ini Firli Bahuri masih menjabat sebagai Ketua KPK dan menjalankan sesuai tugasnya di lembaga antirasuah. “Sampai dengan saat ini pak firli masih sebagai ketua kpk dan menjalankan tugas seperti biasa,” ujarnya.

Pun, Alex menyinggung soal koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri soal kasus dugaan pemerasan SYL ini. Dia menyebut tidak ada gangguan apapun soal koordinasi tersebut.

“Kemudian terkait dengan kegiatan koordinasi dengan kepolisian tidak ada masalah dan ini menyangkut lembaga person, pribadi-pribadi. Kelembagaan tidak ada terganggu, sama saja kita berkoordinasi dengan Kementan sekalipun menterinya sudah kita tetapkan tersangka dan kita tahan, sama sekali tidak ada gangguan koordinasi sinergi dengan pihak kepolisian,” kata dia.

Semua Berita

Posko Pemenangan di Ujung Batu Rohul Diresmikan oleh Calon Gubernur Riau Abdul Wahid

Koalisi Bermarwah terus memperkuat barisan menjelang penentuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta masa kampanye Pilkada 2024. Salah satunya adalah dengan meresmikan posko pemenangan di semua kabupaten dan kota. Baru-baru ini, Bakal Calon Gubernur Riau Abdul Wahid...

Melaporkan Dugaan Korupsi kepada Badan Pemeriksa Keuangan

Bagaimana Cara Melaporkan Dugaan Korupsi kepada Badan Pemeriksa Keuangan - Korupsi merupakan musuh bersama yang dapat menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampaknya sangat luas, mulai dari merugikan keuangan negara hingga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk melawan...

Abdul Wahid Bertekad Untuk Memekarkan Kabupaten/Kota di Riau Agar Pembangunan Lebih Merata

Nusaperdana.com, Rokan Hulu - Bakal Calon Gubernur Riau H Abdul Wahid menilai salah satu upaya mempercepat pemerataan pembangunan di Provinsi Riau adalah dengan melakukan pemekaran kabupaten kota. Wacana pemekaran ini dinilai tepat mengingat wilayah Provinsi Riau yang luas, sedangkan...

Kategori Berita