Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pertengahan November lalu menunjukkan PKS hanya memiliki elektabilitas sebesar 6,2%. Partai PDI-P menempati posisi teratas dalam survei Indikator dengan elektabilitas sebesar 24,1%.
Hasil survei SPIN yang baru-baru ini dipublikasikan menunjukkan elektabilitas PKS sebesar 7% sementara PDI-P memperoleh 21,1%. Berdasarkan kedua survei tersebut, PKS membutuhkan peningkatan elektabilitas yang signifikan untuk dapat menggeser dominasi PDI-P.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menegaskan bahwa PKS sengaja mengampanyekan penolakan terhadap rencana IKN demi kepentingan elektoral. Beberapa survei menunjukkan bahwa penolakan terhadap pemindahan ibu kota masih cukup tinggi di kalangan masyarakat.
Menurut Emrus, hasil dari pemilihan nantinya akan dipengaruhi oleh respon masyarakat terhadap tawaran-tawaran yang diberikan oleh partai politik. Meskipun sulit, wacana mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota bisa saja terealisasi apabila PKS berhasil memenangkan Pemilu 2024 dan menginisiasi revisi UU IKN untuk membatalkan pemindahan ibu kota.
Presiden Jokowi telah merespons kritik yang dilontarkan oleh Anies dan PKS terkait pemindahan ibu kota. Ia menegaskan bahwa IKN sudah memiliki landasan hukum yang kuat dan tujuannya adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tidak hanya Jawa-sentris.
Jokowi menambahkan bahwa Indonesia perlu meratakan pertumbuhan ekonomi dan penduduknya di berbagai wilayah, bukan hanya berpusat di Pulau Jawa. Ia berharap dengan adanya pemindahan ibu kota, Indonesia dapat memiliki ibu kota yang layak seperti kota-kota internasional lainnya seperti Kuala Lumpur dan Singapura.