Partai Golkar mencabut surat rekomendasi untuk Airin Rachmi Diany dalam Pilgub Banten 2024. Kemungkinan ini diungkapkan oleh beberapa elit Golkar. Salah satunya adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily.
“Harus saya tegaskan bahwa Partai Golkar akan mengambil kebijakan sesuai dengan kesepakatan dengan koalisi para ketua umum di Koalisi Indonesia Maju,” kata Ace kepada wartawan di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (24/8).
Dengan popularitas yang tinggi di Banten, Airin dideklarasikan sebagai calon Gubernur Banten oleh Golkar pada masa kepemimpinan Airlangga Hartarto. Namun, nasib Airin dipertanyakan setelah Airlangga mengundurkan diri dari posisi ketua umum dan digantikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Di sisi lain, mayoritas partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah sepakat untuk mendukung pasangan Andra Soni-Ahmad Dimyati Natakusumah dalam Pilgub Banten. Hanya Golkar yang “memutuskan hubungan” dan mencalonkan kader sendiri.
Hingga saat ini, nasib pencalonan Airin masih tidak jelas. Baru-baru ini, beredar tangkapan layar sebuah surat perintah yang berlogo Partai Golkar yang membatalkan pencalonan Airin sebagai Gubernur Banten dan Mad Romli sebagai Bupati Tangerang.
Namun, juga beredar surat undangan yang berisi rencana untuk mendeklarasikan pasangan Airin dengan Ade Sumardi. Ade adalah seorang politikus PDI-Perjuangan. Jika pasangan ini terwujud, Golkar tidak hanya akan berlawanan dengan KIM, tetapi juga akan bersekutu dengan partai “oposisi” pemerintahan Jokowi.
Analis politik dari Citra Institute, Yusak Farhan, menganggap wajar jika Golkar mempertimbangkan ulang pencalonan Airin dalam Pilgub Banten 2024. Menurutnya, Gerindra ingin Andra Soni yang mengendalikan Banten. Andra Soni sulit untuk menang jika harus bersaing dengan Airin.
“Keadaan ini bisa terjadi jika Bahlil tetap bersikeras memberikan rekomendasi kepada Airin Rachmi Diany sebagai calon gubernur Banten. Jika tetap diberikan, bisa terjadi perselisihan antara Gerindra dan Golkar,” jelas Yusak kepada Alinea.id, Sabtu (24/8).
Menurut Yusak, Golkar juga tidak dapat berbuat banyak setelah posisi Menteri Hukum dan HAM dipegang oleh politikus Gerindra, Supratman Andi Agtas. Struktur kepengurusan Golkar yang baru di bawah Bahlil bisa dipertanyakan jika Golkar membantah dalam pemilihan kepala daerah.
“Jadi, dengan ancaman bahwa kepengurusan Golkar tidak disahkan, Kemenkumham bisa menghalangi Airin untuk maju dalam Pilgub Banten,” ucap Yusak.
Analis politik dari Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Ahmad Chumaedy, mengatakan bahwa nasib Airin mirip dengan yang dialami Anies Baswedan dalam Pilgub DKI, yaitu memiliki popularitas tinggi, tapi terancam tidak mendapat tiket untuk maju.
“Bahlil, yang saat ini memimpin Golkar, akan menentukan nasib Airin dan kandidat lainnya, dengan fokus pada memenangkan Pilkada serentak 2024. Namun, dukungan untuk Airin tetap kuat di tingkat lokal dan di kalangan masyarakat Banten,” ujar pria yang akrab disapa Memed itu kepada Alinea.id, Sabtu (24/8).
Meskipun tanpa rekomendasi dari Golkar, menurut Memed, peluang Airin tetap terbuka untuk maju dalam Pilgub Banten. Pasalnya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024 memungkinkan PDI-P untuk mencalonkan sendiri kandidat dalam Pilgub Banten.
“Airin, pada posisinya saat ini, tetap yang paling populer dan memiliki elektabilitas tertinggi. Jika Golkar mengabaikan Airin sebagai kader potensial, yang ditukar dengan kepentingan elit, maka ini akan menjadi peringatan bagi kepemimpinan Bahlil di Golkar,” ungkap Memed.