Arista Montana dan Gerakan...

Arista Montana menjadi bagian dari gerakan besar menuju kemandirian pangan berbasis lokal.

Andy Utama Kembangkan Model...

Andy Utama mengembangkan model leuit modern sebagai solusi ketahanan pangan yang adaptif dan berkelanjutan.

Koperasi Desa sebagai Instrumen...

Koperasi desa menjadi alat pemerataan ekonomi yang efektif.

Wahdi Azmi: Konservasi Tanpa...

Konservasi yang terintegrasi menciptakan keseimbangan antara pelestarian dan kesejahteraan.
HomePolitikAncaman keberadaan menteri...

Ancaman keberadaan menteri Jokowi dalam kabinet Prabowo-Gibran

Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyelesaikan audiensi dengan calon menteri dan calon wakil menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Selama dua hari berturut-turut, tepatnya pada Senin (14/10) dan Selasa (15/10), Prabowo memanggil 108 tokoh secara bergiliran ke kediamannya di Jalan Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dari 108 nama tersebut, terdapat 17 nama menteri dan wakil menteri yang masih menjabat di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Para menteri Jokowi yang dipanggil oleh Prabowo antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Keempat menteri tersebut memiliki hubungan personal yang akrab dengan Jokowi. Calon menteri lainnya yang juga dikenal sebagai orang dekat Jokowi ialah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni.

Analis politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Yoga Putra Prameswari menilai masuknya para loyalis Jokowi dalam jajaran calon menteri kabinet Prabowo-Gibran merupakan indikasi kuat bahwa Jokowi masih terlibat dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Yoga menyebut bahwa Jokowi ingin tetap berpengaruh dalam pemerintahan demi memastikan kelangsungan proyek-proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sudah ia inisiasi.

Keterlibatan loyalis Jokowi dalam kabinet Prabowo-Gibran juga dapat menimbulkan berbagai masalah potensial. Yoga mencontohkan kemungkinan para menteri Jokowi tersebut tidak sepenuhnya loyal kepada Prabowo sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan.

Analisis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, juga menyatakan bahwa pengaruh Jokowi sangat kuat dalam penentuan menteri kabinet Prabowo-Gibran. Menurut Zaki, Jokowi akan berupaya memastikan keamanan bagi keluarganya dan menempatkan orang-orangnya dalam pemerintahan.

Pada akhirnya, kebijaksanaan Prabowo dalam menggunakan matematika politiknya untuk menjaga soliditas pemerintahannya penting agar tidak menimbulkan konflik dan loyalitas ganda di kalangan para menteri dan wakil menteri. Jokowi juga diharapkan dapat kembali ke kampung halamannya untuk menghindari potensi konflik yang mungkin timbul akibat campur tangan atau pengaruhnya dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Source link

Semua Berita

Rangkuman Lawatan Ratu Máxima di Indonesia: Memperkuat Hubungan Diplomatik

Ratu Máxima telah menyelesaikan kunjungan kerjanya ke Indonesia yang berlangsung selama empat hari, dimulai dari Senin hingga Kamis (24-27 November 2025). Selama kunjungannya, ia bertindak sebagai United Nation Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health, bukan sebagai Ratu Belanda....

Profil Istri Wiranto: Mengenal Rugaiya Usman

Keluarga Jenderal (Purn) TNI Wiranto tengah berduka atas kepergian istri tercinta, Rugaiya Usman, yang meninggal dunia pada Minggu (16/11) pukul 15.55 WIB di Bandung, Jawa Barat. Rugaiya telah menjalani perawatan intensif di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, namun kondisinya tidak...

Perjuangan Zainal Abidin Syah untuk Irian Barat: NKRI Terbaik

Presiden RI Prabowo Subianto baru saja menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh pada peringatan Hari Pahlawan 2025 di Istana Negara, Jakarta. Penganugerahan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Salah...

Kategori Berita