Sejumlah mantan aktivis 1998 bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Kelompok tersebut, yang selama ini diidentikan dengan gerakan anti-Soeharto, kini ada yang menjadi bagian dari tim Prabowo dalam upaya memenangkan Pilpres 2024.
Salah satunya adalah mantan politikus PDI-P yang pernah mendirikan Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada tahun 1996. Dia pernah dipenjara pada masa Orde Baru atas tuduhan terlibat dalam peristiwa 27 Juli 1996, yaitu penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta.
Di antara mereka juga ada Nezar Patria, yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Nezar baru-baru ini dipanggil ke kediaman Prabowo untuk menerima arahan terkait teknologi. Sebelumnya, Nezar aktif dalam gerakan mahasiswa pro-demokrasi sejak awal 1990-an hingga 1998.
Ada pula Agus Jabo Priyono, yang merupakan salah satu pendiri Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum PRD pada tahun 1996. Nama lain yang tercatat adalah Mugiyanto, seorang aktivis yang diculik pada 13 Maret 1998.
Faisol Riza, politikus PKB, yang merupakan anggota DPR periode 2024-2029 juga termasuk dalam daftar ini. Dia adalah korban penculikan pada tahun 1998. Terakhir, ada juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, yang aktif di organisasi mahasiswa Islam dan ikut serta dalam lahirnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang.
Menurut sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rakhmat Hidayat, langkah Prabowo merangkul aktivis 1998 ke dalam kabinetnya merupakan upaya politik akomodatif untuk menghilangkan citra negatif sebagai pelanggar HAM di masa lalu. Rakhmat melihat bahwa dengan adanya aktivis 1998 di pemerintahannya, Prabowo dapat membela diri terhadap tuduhan pelanggaran HAM di masa lalu.
Rakhmat juga menduga bahwa jika Prabowo berhasil berkuasa, dia akan mencoba merancang kembali sejarah reformasi 1998 tanpa mengakui catatan buruk pelanggaran HAM. Dia berpendapat bahwa Prabowo akan mencoba memperbaiki citra dirinya yang terkait dengan masa lalu yang kelam.
Rakhmat juga menyoroti bahwa langkah politik Prabowo ini mungkin juga bertujuan untuk melemahkan gerakan masyarakat sipil yang selama ini menuntut keadilan dalam kasus pelanggaran HAM. Selain itu, kehadiran pentolan aktivis 1998 di pemerintahan juga bisa membuat gerakan masyarakat sipil semakin solid dalam menuntut keadilan.
Analisis dari Universitas Jember, Muhammad Iqbal, juga mengatakan bahwa motif Prabowo menggaet pentolan aktivis 1998 ke dalam pemerintahannya adalah untuk mendapatkan legitimasi dalam upaya menghapus catatan buruk pelanggaran HAM yang menyeret namanya. Iqbal berpendapat bahwa dengan merangkul aktivis 1998, Prabowo berusaha memperbaiki citra buruknya terkait dengan masalah HAM.