Partai NasDem memutuskan untuk tetap di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) dengan tidak mengirimkan satu pun kader mereka untuk menjabat sebagai menteri dalam kabinet yang akan datang. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim memberi alasan bahwa partainya lebih fokus pada agar saran-saran NasDem dapat diperhatikan oleh Prabowo.
Hermawi menyatakan bahwa NasDem akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dari luar. Terlebih lagi, Ketua Umum NasDEM, Surya Paloh, telah mengonfirmasi dukungan kepada Prabowo-Gibran dua kali, yaitu pada pertemuan dengan Prabowo pada 25 April 2024 dan pertengahan Agustus lalu.
“Pemikiran-pemikiran kami yang diterima akan lebih berarti daripada kehadiran fisik kami dalam kabinet. Kontribusi dan pemikiran dari kami terhadap berbagai hal akan jauh lebih penting,” ujar Hermawi kepada wartawan di Jakarta pada Minggu (13/10).
Ali Sahab, seorang pengamat politik dari Universitas Airlangga, menduga bahwa keputusan NasDem untuk tetap di luar pemerintahan disebabkan karena NasDem tidak mendapatkan jatah menteri di kementerian strategis. Meskipun demikian, keputusan NasDem untuk tidak bergabung secara resmi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran dianggap patut diapresiasi.
Ada rumor bahwa NasDem akan mendapat jatah menteri setelah Surya Paloh kembali bertemu dengan Prabowo di Kementerian Pertahanan pada Kamis (17/10). Namun, Hermawi membantah bahwa mereka membahas masalah kabinet dalam pertemuan tersebut.
Ali berharap agar NasDem mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, koalisi yang terlalu gemuk tanpa oposisi dapat merugikan demokrasi dan mengabaikan kepentingan publik.
Anang Sujoko, seorang guru besar ilmu komunikasi dan media dari Universitas Brawijaya, menduga bahwa NasDem tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran karena posisi menteri yang mereka inginkan tidak dapat dipenuhi oleh Prabowo. Namun, NasDem masih bertahan karena masih terdapat negosiasi politik yang belum selesai.
Kehadiran NasDem pada saat ini mirip dengan yang ditunjukkan oleh Partai Demokrat pada awal periode kedua pemerintahan Jokowi. Pada saat itu, Demokrat memilih untuk tetap di luar pemerintahan tanpa menjadi oposisi.
Demokrat baru resmi bergabung dalam koalisi partai pendukung Jokowi setelah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diangkat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang pada Februari 2024. Pada Pilpres 2024, Demokrat dan Jokowi sepakat untuk mendukung Prabowo.
