Mantan ajudan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Budi Gunawan (BG) hadir ke pembekalan calon menteri untuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Kehadiran mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini semakin memperkuat wacana masuknya PDI-Perjuangan ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain itu, Prabowo juga dilaporkan akan bertemu dengan Megawati Soekarnoputri.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan bergabungnya PDI-P dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), Ketua DPP PDI-P Puan Maharani enggan memberikan komentar yang detail. “Kita tunggu presiden yang akan datang untuk mengumumkan,” ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).
Belum jelas posisi menteri apa yang disiapkan oleh Prabowo untuk BG. Namun, sudah lama beredar kabar bahwa PDI-P akan bergabung dengan KIM. Selain BG, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas juga disebut-sebut akan kembali menjabat sebagai menteri di kabinet Prabowo.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat menyatakan bahwa peluang masuknya PDI-P ke dalam koalisi partai pendukung Prabowo-Gibran masih terbuka lebar. Terlebih lagi, Megawati dan Prabowo masih memiliki “janji” untuk bertemu.
Cecep juga tidak heran jika nantinya PDI-P memberikan dukungan meskipun tanpa menempatkan kader-kadernya di dalam pemerintahan. Kehadiran Budi Gunawan yang bukan kader partai atau Sri Mulyani sebagai salah satu tokoh profesional yang didukung oleh PDI-P menunjukkan bahwa Megawati mendukung pemerintahan Prabowo.
“Budi Gunawan sendiri memang dekat dengan Megawati, seorang mantan polisi yang relatif mendapat dukungan dari PDI-P. Ini menunjukkan bahwa Budi Gunawan diajukan oleh PDI-P. Hal ini bisa menjadi tanda eksplisit dari pendekatan PDI-P,” ujar Cecep kepada Alinea.id, Kamis (17/10).
Menurut Cecep, PDI-P tidak dapat bergabung dengan KIM begitu saja. Di dalam tubuh PDI-P terdapat faksi yang menginginkan agar PDI-P tetap berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi. Selain itu, PDI-P juga tidak akan nyaman jika bergabung dengan KIM jika pengaruh politik Jokowi masih sangat kuat.
“Oleh karena itu, Prabowo harus melakukan strategi politik karena hubungan Gibran (Rakabuming Raka) dengan PDI-P tidak baik. Dinamika juga ada di dalam struktur internal partai. Namun, jika keputusan diambil oleh Megawati, pasti seluruh kader akan ikut,” ucapnya.
Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menduga bahwa sudah ada kesepakatan di balik layar antara PDI-P dan koalisi Prabowo. Salah satu indikasinya adalah pemilihan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI yang berjalan lancar.
“Prabowo menginginkan stabilitas politik yang tenang sehingga ekonomi dan sosial dapat mengikuti,” ujar Adib kepada Alinea.id, Jumat (18/10).
Menurut Adib, peran BG adalah untuk menyatukan Jokowi dan Prabowo. Oleh karena itu, wajar jika BG kembali diberikan posisi di kabinet Prabowo. Ketidakhadiran resistensi dari PDI-P terhadap kehadiran BG dalam pembekalan calon menteri Prabowo menunjukkan restu dari Megawati.
“Selanjutnya, tinggal menunggu perkembangan. Semuanya tergantung pada bagaimana Prabowo mengatur ritme ini karena harus mengakomodasi tidak hanya partai pendukung 02 (Prabowo-Gibran), tetapi juga 01 (Anies-Muhaimin) dan 03 (Ganjar-Mahfud),” ujarnya.
Sikap PDI-P, lanjut Adib, akan menjadi jelas dalam pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Jika PDI-P bergabung, ia yakin bahwa resistensi terhadap kehadiran PDI-P dalam KIM tidak akan besar. “Meskipun porsinya kecil, namun keduanya (Megawati dan Prabowo) pasti akan menghadapi resistensi di internal masing-masing,” ucapnya.
