Wednesday, January 21, 2026

Mengapa Pasal 433–434 KUHP...

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa wartawan tidak dapat dipidana maupun digugat secara...

Insanul Fahmi: Panggilan Polda...

Insanul Fahmi, seorang pengusaha, akhirnya datang untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penipuan...

Perlindungan Hukum Wartawan Saat...

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pentingnya perlindungan hukum khusus bagi wartawan guna mencegah praktik...

Penolakan PKS Pesantren Al...

Aksi penolakan keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang...
HomeBerita"Ketua MPR Ahmad...

“Ketua MPR Ahmad Muzani Temui Sultan HB X: Pembahasan Menjanjikan”

Ahmad Muzani, Ketua MPR RI, melakukan pertemuan dengan Gubernur DIY dan Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan HB X di Keraton Kilen pada 11 Desember 2024. Dalam pertemuan tersebut, Muzani ditemani oleh Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dan Hidayat Nur Wahid. Setelah bertemu dengan Sultan HB X, Muzani mengungkapkan bahwa banyak hal dibicarakan, termasuk mengenai sejarah Indonesia, tradisi, dan cara menjaga kesehatan. Muzani mengatakan bahwa keraton Yogya memegang peranan penting dalam pelestarian budaya dan sejarah bangsa Indonesia, serta akan bekerja sama dengan MPR RI untuk tujuan tersebut. Selain itu, Muzani juga mengapresiasi peran Sultan HB X sebagai Gubernur DIY yang harus menjaga tradisi dan kebudayaan serta memberikan pelayanan yang efektif untuk rakyat.

Semua Berita

Mengapa Pasal 433–434 KUHP Baru Tak Boleh Jadi Alat Bungkam Pers

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa wartawan tidak dapat dipidana maupun digugat secara perdata atas karya jurnalistik yang dibuat sesuai dengan kaidah jurnalistik dan Undang-Undang Pers. Penegasan ini juga mengenai penggunaan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam KUHP baru terhadap...

Penolakan PKS Pesantren Al Fauzan: Kritik Berlebihan atau Langkah Diperlukan?

Aksi penolakan keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh Pesantren Al Fauzan dinilai terlalu berlebihan. Meskipun PKS milik PT Septa Mitra Karya (SMK) terletak 1,5 km lebih jauh dari...

Penegakan Hukum Terhadap Galian Tanah Ilegal di Simpang Kubu Kampar

Aktivitas galian tanah timbunan yang diduga ilegal di belakang Kantor Desa Simpang Kubu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau, menarik perhatian Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Rosa Vivien Ratnawati sebagai Sekretaris KLH menyatakan mereka akan menindaklanjuti informasi tersebut. Menurut Kepala Desa...

Kategori Berita