Dalam era digital, komunikasi politik telah mengalami transformasi signifikan. Dua aktor penting yang kini memainkan peran sentral dalam peta komunikasi politik adalah influencer dan buzzer. Influencer memiliki kekuatan untuk mempengaruhi persepsi dan perilaku khalayak melalui konten yang mereka publikasikan di media sosial. Mereka menjangkau audiens luas dan menjadi opinion leader dalam berbagai isu, termasuk politik. Di sisi lain, buzzer adalah akun media sosial yang menyebarkan informasi tertentu secara masif untuk mempengaruhi persepsi publik. Kedua entitas ini saling melengkapi dalam membentuk ekosistem digital yang kompleks untuk memengaruhi arus informasi dan dinamika politik.
Influencer juga berperan dalam membingkai isu politik dan membangun narasi sesuai dengan kepentingan tertentu. Mereka dapat memobilisasi dukungan politik melalui aktivitas di media sosial. Sebaliknya, buzzer lebih mengandalkan kekuatan jumlah dan koordinasi untuk menyebarkan konten secara masif demi mempengaruhi opini publik. Kekuatan buzzer terletak pada kemampuan mereka menciptakan ilusi dukungan publik yang masif melalui aktivitas penyebaran konten terorganisir di media sosial.
Dalam praktik komunikasi politik, influencer dan buzzer sering bekerja secara sinergi. Mereka dimanfaatkan oleh aktor politik untuk memperkuat citra, isu, atau ideologi dalam upaya mempengaruhi opini publik. Namun, keberadaan keduanya juga menimbulkan dampak negatif bagi demokrasi, seperti penyebaran informasi menyesatkan dan polarisasi masyarakat. Oleh karena itu, perlunya pengaturan yang jelas terkait transparansi dalam aktivitas komunikasi politik di media sosial serta edukasi publik mengenai literasi media digital.
Dalam konteks ini, pemahaman yang komprehensif mengenai peran influencer dan buzzer dalam komunikasi politik menjadi semakin krusial. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi policymaker, akademisi, serta praktisi komunikasi politik dalam merancang strategi komunikasi yang efektif dan menjaga integritas proses politik. Upaya bersama dari berbagai pihak diperlukan untuk menjaga integritas proses politik di era digital sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan terbuka.