Presiden RI Prabowo Subianto menerima sorotan atas kebijakannya yang mengimplementasikan efisiensi anggaran, dengan pendapat pro dan kontra yang mengiringi langkah tersebut. Namun, para pendukung kebijakan tersebut berpendapat bahwa upaya efisiensi yang diterapkan pantas mendapat apresiasi. Ekonom dari Universitas Bina Nusantara (Binus), Doddy Ariefianto, menyatakan bahwa langkah tersebut mencerminkan kesadaran akan kesehatan perekonomian negara. Menurutnya, kebijakan efisiensi yang digulirkan adalah upaya pemerintah untuk menciptakan budaya fiskal yang baru, yang efisien, berkualitas, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Doddy juga menekankan pentingnya menjaga program subsidi pendidikan seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tanpa pemangkasan. Ia sependapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa program-program ini memiliki dampak besar dalam mendukung akses pendidikan bagi generasi mendatang. Pasalnya, potensi pemangkasan subsidi ini akan berdampak pada kemampuan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Doddy menegaskan bahwa subsidi pendidikan seperti UKT dan KIP bukan hanya bantuan finansial, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
Sebagai rekomendasi, Doddy menyarankan agar pemerintah tetap mempertahankan program UKT dan KIP sebagai langkah strategis untuk mencegah kerugian di masa depan. Mempertahankan program-program ini tidak hanya memengaruhi penerima manfaat secara langsung, tetapi juga berdampak pada kelangsungan pembangunan nasional. Demikianlah pendapat Doddy terkait kebijakan efisiensi anggaran dan perlunya menjaga subsidi pendidikan demi mendukung akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.