Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025, Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi II saling berebut untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa Baleg berhak membahas RUU Pemilu karena RUU tersebut diusulkan untuk dimasukkan dalam Prolegnas 2025 oleh Baleg. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II Aria Bima membantah pernyataan tersebut dan mengusulkan agar RUU Pemilu dikembalikan ke Komisi II untuk pembahasannya yang sesuai. Pembahasan RUU Pemilu biasanya dilakukan oleh Komisi II karena melibatkan berbagai pihak terkait seperti Kemendagri, KPU, dan Bawaslu.
Aria menyarankan agar DPR membentuk panitia khusus (pansus) jika RUU Pemilu tidak dikembalikan ke Komisi II, sehingga Baleg dan Komisi II dapat mengirim orang-orang yang kompeten untuk membahas RUU tersebut. Direktur DEEP, Neni Nur Hayati, berharap RUU Pemilu tidak dibahas di Baleg karena khawatir pembahasan di sana akan sarat kepentingan politik. Ia menyarankan agar revisi UU Pemilu lebih tepat jika dibahas oleh pansus, sehingga setiap fraksi di DPR dapat terlibat dalam pembahasan.
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, juga menekankan pentingnya pembahasan RUU Pemilu yang mencakup beberapa aspek krusial seperti penyelenggara pemilu, sistem pemilu, keselamatan pemilu, dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Pembahasan RUU Pemilu ini diharapkan dapat selesai pada tahun 2025 untuk meningkatkan transparansi dan proses demokratis dalam penyelenggaraan pemilu mendatang.