Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, memberikan apresiasi dan menyampaikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun 2024 dalam rapat paripurna pada 22 April 2025. Meskipun terdapat capaian positif sepanjang tahun tersebut, Asep menyoroti ruang perbaikan yang perlu diperhatikan bersama untuk meningkatkan kualitas layanan publik. LKPJ Bupati disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, yang mencakup laporan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, kebijakan strategis, tindak lanjut rekomendasi DPRD sebelumnya, serta pelaksanaan tugas dari pemerintah pusat dan provinsi.
Asep menyatakan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah berjalan sesuai rencana, namun efektivitas dan efisiensi layanan publik masih perlu ditingkatkan untuk manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. LKPJ tidak hanya sebagai laporan tahunan kepada DPRD, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.
DPRD Kabupaten Pangandaran mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi strategis yang telah disampaikan guna memacu pembangunan berkelanjutan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Beberapa rekomendasi penting yang diberikan DPRD antara lain pemutakhiran data peserta BPJS, inventarisasi lampu penerangan jalan umum, optimalisasi pajak kendaraan bermotor, perbaikan manajemen PAD, tindak lanjut penyertaan modal perumda, penyesuaian zonasi harga tanah dan NJOP, serta penyelesaian status pegawai non-ASN.
Ketua DPRD Asep Noordin menekankan bahwa rekomendasi tersebut harus dijadikan panduan dalam memperbaiki sektor pemerintahan. Evaluasi LKPJ Bupati Tahun 2024 menjadi arah kebijakan untuk membangun Pangandaran yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat. DPRD berkomitmen untuk mengawal pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab guna meningkatkan kualitas layanan publik, memaksimalkan potensi daerah, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
