Dalam era revolusi digital yang semakin pesat, isu kecerdasan buatan (AI), strategi geopolitik, dan keamanan siber menjadi tema utama dalam pertemuan dan diskusi internasional. Hal ini tercermin dalam International Postgraduate Student Conference (IPGSC) yang diadakan oleh Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada tanggal 23–24 Oktober 2025. Pada kesempatan tersebut, Raden Wijaya Kusumawardhana, selaku Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, menyampaikan pidato utama dengan visi bahwa masa depan dunia sangat ditentukan oleh siapa yang menguasai, menjaga, dan mengembangkan teknologi digital, khususnya AI.
Perubahan Mendalam akibat AI dan Dinamika Geopolitik
Raden Wijaya mengidentifikasi perubahan mendalam dalam tata kelola global yang dipicu oleh melonjaknya peran data dan kecerdasan buatan—di mana keduanya dianggap sebagai aset strategis. Dengan kemunculan DeepSeek dari Tiongkok, ekosistem teknologi global mengalami kompetisi yang lebih keras, mematahkan dominasi perusahaan AI Barat hanya dengan investasi terbatas, serta secara signifikan menurunkan valuasi pasar AI dunia. Fenomena ini menegaskan era baru: kekuatan teknologi kini menjadi elemen krusial dalam pertarungan geopolitik dan kreator standar internasional.
Ketergantungan pada AI kembali menjadi pertimbangan strategis tatkala konflik internasional seperti antara Iran–Israel atau Rusia–Ukraina bermunculan. Penerapan AI bukan sebatas alat inovasi, melainkan telah berkembang ke aspek pertahanan, analisis intelijen, hingga pengembangan senjata otonom yang otomatis memperkeruh dinamika kekuatan global. Negara-negara dengan kemampuan AI yang maju juga dinilai akan semakin dominan menentukan arah kebijakan dan regulasi internasional.
Tantangan dan Kompleksitas Ancaman Siber di Dunia Digital
Tidak kalah penting, Raden Wijaya menegaskan bahwa ancaman siber di era digital kini berkembang dengan karakter yang sangat kompleks. Dimensi borderless membuat serangan dapat datang dari mana saja tanpa batas geografis yang jelas. Sifat dual-use pun menjadi hal yang dominan; di satu sisi, teknologi seperti AI, cloud, dan sistem digital bisa memacu kemajuan sipil, namun di sisi lain mudah beralih fungsi menjadi alat operasional aktor negara maupun pihak non-negara untuk kepentingan ofensif.
Konsep dual-use, menurutnya, perlu menjadi perhatian serius. Infrastruktur jaringan, perangkat lunak algoritmik, serta teknologi dasar AI yang dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas publik bisa dengan mudah dieksploitasi untuk peretasan sistem, sabotase, maupun pengumpulan intelijen secara diam-diam. Negara-negara mulai saling bersaing menggunakan aset digital yang dimiliki, sedangkan aktor non-negara seperti kriminal siber, kelompok militan, atau hacktivist berperan sebagai ancaman nyata bagi stabilitas layanan publik dan data penting nasional.
Selain itu, serangan siber yang bersifat asimetris membuka peluang bagi pihak mana pun, baik negara superpower maupun kelompok terbatas dengan sumber daya minim, untuk menyebabkan kerugian besar melalui berbagai cara seperti serangan dengan malware, penggunaan botnet, dan eksploitasi kelemahan zero-day. Wilayah siber akhirnya menjadi arena terbuka yang sarat resiko dan ketidakpastian.
Di sisi lain, kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku serangan atau istilahnya problem atribusi menjadi isu tersendiri. Banyak serangan kini dilancarkan melalui pihak ketiga atau proxy, seperti penyedia jasa teknologi, kelompok kriminal, dan aktor independen sehingga proses pengungkapan pihak pelaku utama semakin rumit. Teknologi AI memperparah situasi ini melalui percepatan otomatisasi serangan, pembuatan konten hoaks dalam jumlah besar, serta pencarian kerentanan sistem yang sangat presisi.
Sering pula ancaman siber digunakan sebagai instrumen operasi informasi untuk memproduksi disinformasi, propaganda digital, dan aksi memecah belah opini publik. Hal ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga menyentuh ranah keamanan nasional dan stabilitas politik.
Pentingnya Kemandirian dan Ketahanan Siber Nasional
Menurut Raden Wijaya, Indonesia tidak dapat sekadar menjadi konsumen teknologi, tetapi harus menjadi aktor aktif dalam pembangunan ekosistem digital yang aman dan berdaulat. Prioritas investasi pada pelatihan talenta digital, penelitian AI, pengembangan infrastruktur mikroprosesor, serta perlindungan sistem kritis harus diutamakan agar Indonesia dapat bersaing sekaligus menjaga kedaulatannya di tengah kompetisi global yang ketat.
Sebagai penutup, Raden Wijaya menekankan bahwa keberhasilan di masa depan tidak semata-mata ditentukan oleh kepemilikan teknologi mutakhir, melainkan oleh kemampuan untuk menjaga, memanfaatkan, serta mempertahankan teknologi demi kepentingan strategis bangsa. Maka, upaya memperkuat pertahanan siber dan menyiapkan SDM digital menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia tidak tertinggal dan tetap berdiri kokoh di era persaingan kecerdasan buatan.
Sumber: AI Dan Ancaman Siber Menguji Kedaulatan Digital Indonesia Di Tengah Persaingan Global
Sumber: AI, Geopolitik, Dan Ancaman Siber: Tantangan Kedaulatan Digital Indonesia Di Era Kompetisi Teknologi Global