Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti pada Senin (30/3/2026) berlangsung hangat dengan adanya kritik yang disampaikan. Pertemuan ini menjadi momen evaluasi yang dimanfaatkan oleh fraksi-fraksi untuk menguji isi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025. Selain membahas angka dan capaian administratif, rapat tersebut juga melibatkan evaluasi terhadap keterkaitan laporan pemerintah dengan kondisi yang dihadapi masyarakat setempat. Beberapa fraksi mengkritik kesenjangan antara data yang dipresentasikan dengan situasi riil di lapangan, terutama terkait isu kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan pembangunan.
Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali SE, menekankan pentingnya pandangan umum fraksi dalam proses pengawasan yang lebih baik. Fraksi PDI Perjuangan, sebagai salah satu yang paling kritis, menyoroti kurangnya representasi kondisi sebenarnya dalam LKPJ yang disampaikan. Mereka menekankan bahwa masyarakat membutuhkan perubahan nyata, bukan hanya data tinggi tanpa manfaat yang dirasakan. Sementara fraksi lain seperti PAN, PKB Plus PSI, Golkar, Gerindra, NasDem, PKS, dan PPP Demokrat juga memberikan pandangan kritis dan apresiasi terhadap capaian serta masalah yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Seluruh sorotan dan kritik dari fraksi-fraksi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan. Hal ini menjadi titik awal sebelum pembahasan lebih mendalam di tingkat komisi. Semua fraksi sepakat bahwa pembangunan harus lebih dari sekadar laporan, namun harus hadir secara nyata dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Semua ini membuktikan bahwa DPRD Meranti memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pembangunan di daerah tersebut.