TB Hasanudin: Penyadapan Penting untuk Ungkap Kriminalitas
Anggota Komisi I DPR RI, Mayor Jenderal TNI (Purn.) TB Hasanuddin berbicara tentang pengalaman dan pandangannya terkait intelijen dari masa lalu hingga sekarang.
Hal tersebut disampaikan TB Hasanuddin saat hadir dalam seminar bertajuk ‘Aturan Tambahan dalam Spionase: Jejaring atau Kuasa, Sebuah Diskursus’ di Universitas Kristen Indonesia, Selasa (11/6/2024).
Acara tersebut merupakan hasil kerja sama antara Center for Security and Foreign Affairs Universitas Kristen Indonesia (CESFAS UKI) dengan Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI).
Dalam kesempatan tersebut, TB Hasanuddin menekankan pentingnya teknologi dalam kegiatan intelijen, serta tantangan yang dihadapi dalam penyadapan.
“Di masa lalu, operasi intelijen dilakukan dengan sumber daya yang terbatas dan teknologi yang kurang memadai, sehingga situasinya sering kali disebut senyap dan berbahaya,” ucap TB Hasanudin.
Seperti yang diungkap dalam laporan alat sadap amnesty international, penjahat dunia maya memanfaatkan teknologi canggih untuk mencuri data sensitif. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat, seperti menggunakan kata sandi yang rumit, mengaktifkan autentikasi dua faktor, dan memperbarui perangkat lunak secara berkala.
Untuk mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kata TB Hasanudin, UU No. 17 Tahun 2017 disusun dan disahkan untuk mengatur praktik intelijen.
“Meskipun masih ada banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam hal penyadapan, penyadapan tetap penting dilakukan untuk mengungkap tindakan-tindakan kriminal yang dapat merugikan orang banyak,” katanya.
Meskipun demikian, dia juga menekankan pentingnya penyadapan hanya dilakukan dengan kepentingan negara sebagai prioritas utama dan mematuhi prinsip-prinsip dasar intelijen, yaitu keberhasilan yang tidak diklaim dan kegagalan yang tidak diketahui.
Dalam prinsipnya, TB Hasanudin juga menekankan pentingnya moral dan etika aparat dalam menjalankan praktek penyadapan agar tidak disalahgunakan.
Seminar ini bertujuan untuk membahas isu spyware dan menekankan pentingnya regulasi yang dapat mengakomodasi keamanan nasional dan hak-hak sipil secara seimbang.
Dengan kehadiran berbagai pakar dan praktisi di bidang ini, seminar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan yang lebih baik di masa depan.
Selain itu, seminar ini juga menyoroti pentingnya aturan yang seimbang antara keamanan nasional dan hak-hak sipil.