Saturday, October 5, 2024

Uang Pecahan 10 Ribu...

Uang pecahan 10 ribu emisi 2005 merupakan salah satu jenis uang kertas yang...

Leganes: Menjelajahi Kota Bersejarah...

Leganes, sebuah kota yang terletak di komunitas Madrid, Spanyol, memiliki sejarah panjang dan...

Nike Ardilla: Legenda Musik...

Nike Ardilla, nama yang tak asing di telinga para pecinta musik Indonesia. ...

Kasus P Diddy: Dampak...

Kasus P Diddy, seorang rapper dan produser musik ternama, telah menjadi sorotan media...
HomePolitikApakah Masa Jabatan...

Apakah Masa Jabatan Hasto berakhir di PDI-P?

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto dikabarkan akan dipecat dari jabatannya sebagai sekjen. Beberapa nama kader PDI-P beredar sebagai calon penggantinya, mulai dari mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto, Ketua Fraksi PDI-P di DPR RI Utut Widiyanto, hingga Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah.

Rumor tersebut muncul setelah Hasto menjadi target penegak hukum. Di Polda Metro Jaya, Hasto tersangkut dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong. Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga kembali membuka kasus suap yang melibatkan politikus PDI-P Harun Masiku.

Tidak lama setelah Pileg 2019 berakhir, Harun diduga memberi suap kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dapat menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu. Sebelum ditangkap, Harun kabur. Hasto yang diduga menerima uang dari Harun juga diduga KPK turut menyembunyikan Harun yang buron.

Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun membantah rumor bahwa Hasto akan dipecat. Menurutnya, internal PDI-P mendukung Hasto secara solid. Selain itu, pergantian sekjen harus melalui mekanisme kongres.

Terkait sikap KPK yang tiba-tiba serius dalam menangani kasus Harun, Komaruddin menduga ada upaya untuk menjatuhkan Hasto. “Sepertinya ada pesan sponsor,” kata Komarudin kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/6).

Sejak PDI-P berpisah jalur dengan Jokowi, Hasto secara terbuka mengkritik pemerintah. Salah satu kritiknya yang paling tajam adalah saat Hasto “mengibaratkan” putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dengan sopir truk.

Analis politik dari Citra Institut Yusak Farchan menganggap bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak ingin mencopot Hasto. Selama ini, Megawati tidak memberikan tanggapan terhadap kasus Harun Masiku dan isu pergantian sekjen.

Meskipun begitu, Yusak menduga ada kelompok di internal PDI-P yang ingin mengganti Hasto. Kelompok tersebut ingin PDI-P mendekatkan diri dengan pemerintahan Prabowo-Gibran dan Hasto dianggap sebagai penghalang komunikasi antara partai dengan Istana.

Hasto telah menjabat sebagai Sekjen PDI-P sejak 2014. Saat itu, politikus asal Yogyakarta itu menggantikan Tjahjo Kumolo yang sibuk di kabinet Jokowi-JK. Pada Kongres PDI-P ke-IV pada 2015, Hasto kembali terpilih sebagai sekjen. Begitu juga pada Kongres PDI-P ke-V pada 2019.

Hasto adalah politikus PDI-P yang paling lama menjabat sebagai sekjen. Sebelum Hasto, umumnya Sekjen PDI-P berganti setiap periode. Bisa dikatakan hanya jabatan Ketua Umum yang abadi di partai berlambang banteng moncong putih itu.

Analis politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor berpendapat bahwa Megawati akan terus mempertahankan Hasto sebagai sekjen. Terlebih lagi, PDI-P sedang bersiap menghadapi Pilkada Serentak 2024.

“Jika sedikit goyah, mungkin karena ada suara yang menyarankan untuk fokus pada penanganan kasus korupsi partai. Tetapi, suara tersebut belum sepenuhnya signifikan,” kata Firman kepada Alinea.id.

Source link

Semua Berita

DPR yang Pensiun Seumur Hidup Mencederai Rasa Keadilan

Baru saja dilantik beberapa hari yang lalu, DPR RI periode 2024-2029 akan segera membahas tentang dana pensiun seumur hidup bagi anggota DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berdalih bahwa DPR berencana untuk mempertimbangkan hal tersebut setelah menerima...

Mimbar publik di ujung era Jokowi menghadapi ancaman pemberangusan

Kasus-kasus pembubaran acara diskusi dan aksi protes melalui intimidasi dan kekerasan oleh "orang-orang tak dikenal" semakin meningkat. Baru-baru ini, sekelompok orang membubarkan acara diskusi dengan tema "Silaturahmi Kebangsaan Diaspora Bersama Tokoh dan Aktivis Nasional" di salah satu hotel di...

Mengawasi Penyalahgunaan Bantuan Sosial dalam Pilkada Serentak 2024

Sebagaimana yang terjadi pada Pilpres 2024, bantuan sosial (bansos) masih rawan digunakan untuk memengaruhi preferensi politik publik di Pilkada Serentak 2024. Meskipun direkomendasikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sampai saat ini belum ada regulasi yang melarang distribusi bansos menjelang pemilu. Peneliti...

Kategori Berita