Dave mengatakan bahwa kemungkinan tersebut sangat bergantung pada komunikasi antara Jokowi dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Penentuan jabatan strategis di Golkar, menurutnya, harus dikomunikasikan kepada Airlangga.
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, menilai Golkar sebagai pilihan realistis bagi Jokowi untuk melanjutkan karier politik. Ia meyakini pintu maaf bagi Jokowi dari Megawati sudah tertutup.
Hubungan keduanya, kata Zaki, telah semakin memburuk setelah Jokowi mengangkat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sejak Pilpres 2004, Megawati tidak akur dengan Susilo Bambang Yudhoyono, ayah AHY.
“Bagi bu Mega, tindakan Jokowi ini dianggap sebagai penghinaan. Jadi, luka sudah terlalu dalam dan sulit untuk diperbaiki lagi. Di mata kebanyakan elite PDI-P, Jokowi telah dianggap sebagai pengkhianat,” kata Zaki kepada Alinea.id, Rabu (28/2).
Jokowi dianggap membelot karena mendukung Gibran sebagai pendamping Prabowo. PDI-P sendiri mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024. Namun, saat ini Jokowi masih menjadi kader PDI-P.
Menurut Zaki, Jokowi akan beralih ke Golkar sebelum Prabowo dilantik sebagai presiden terpilih. Hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunjukkan bahwa Prabowo-Gibran unggul sekitar 57%. Artinya, pilpres hanya akan berlangsung satu putaran.
“Jika skenarionya berjalan lancar, Munas (Musyawarah Nasional) Golkar pada Desember 2024 akan menetapkan Jokowi sebagai Ketua Umum Golkar,” kata Zaki.
Menurut Zaki, Golkar akan dimanfaatkan oleh Jokowi untuk menjaga posisi Gibran selama lima tahun ke depan. Jokowi membutuhkan dukungan Golkar untuk mengawasi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan proyek-proyek strategis lainnya. Dengan hasil rekapitulasi KPU, Golkar menjadi partai dengan perolehan suara terbesar kedua dalam Pileg 2024.
“Dampak lain dari keikutsertaan Jokowi di Golkar, tentu saja akan membuat Prabowo merasa kurang nyaman. Bagaimanapun, Golkar memiliki suara terbanyak dalam koalisi pemerintahan. Ada kekhawatiran bahwa Jokowi akan terus mengatur selama 5 tahun ke depan. Inilah mengapa Prabowo semakin dekat dengan SBY,” jelas Zaki.
Zaki menilai bahwa langkah Jokowi untuk mengendalikan Golkar tidak akan mudah. Golkar dikenal sebagai partai yang memiliki banyak faksi yang kuat. Setiap faksi memiliki kader yang juga berpotensi menggantikan Airlangga dari kepemimpinan Golkar.
“Volatilitas konflik politik di Golkar tinggi. Ada banyak bos besar di sana yang sulit untuk disatukan. Setiap faksi memiliki kader. Apakah Jokowi, yang bukan kader dan tiba-tiba menjadi pimpinan Golkar, akan benar-benar diterima? Ini masih menjadi pertanyaan besar,” katanya.
Bagi Golkar, bergabungnya Jokowi, terutama jika langsung diberi jabatan strategis, berpotensi menimbulkan sentimen negatif di mata publik. Golkar, menurut Zaki, dapat dianggap terjebak dalam ‘politik prostitusi’.
“Jika prinsipnya terlalu pragmatis. Artinya, siapa pun dapat bergabung, asalkan cocok. Ini berarti sistem merit tidak berlaku lagi. Apakah ini tidak akan menimbulkan resistensi dari kader yang berjuang dari bawah? Jadi, meskipun Jokowi bergabung ke Golkar, tidak mudah untuk mengontrolnya. Mungkin hanya untuk sementara waktu,” ujar Zaki.