Wacana untuk mengaplikasikan kerjasama politik yang terjadi pada Pilpres 2024 ke Pilkada Serentak 2024 telah diutarakan oleh para politikus yang mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). Pemetaan politik di tingkat daerah sudah dimulai untuk mewujudkan rencana tersebut. Para kandidat juga sudah mulai dipertimbangkan.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, dengan tegas menyatakan bahwa partainya akan membawa Koalisi Perubahan hingga Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024. Mereka akan mendukung pasangan AMIN yang terdiri dari NasDem, PKS, dan PKB.
Di kubu Prabowo-Gibran, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno juga mengungkapkan rencana serupa. Beberapa partai di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) berencana untuk berkoalisi kembali dalam Pilkada Serentak 2024, termasuk Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN. Pasangan Prabowo-Gibran juga didukung oleh lima partai nonparlemen, yaitu PSI, PBB, Gelora, Garuda, dan Prima.
Kunto Adi Wibowo, Kepala Pusat Studi Komunikasi, Media, dan Budaya Universitas Padjadjaran, berpendapat bahwa rencana elite parpol untuk membentuk koalisi dalam Pilkada 2024 adalah hal yang wajar. Namun, dia menilai bahwa membangun koalisi permanen untuk menghadapi Pilkada 2024 akan sulit terwujud karena perbedaan dinamika antara politik nasional dan politik daerah.
Menurut Kunto, meskipun para partai berkoalisi untuk menghadapi Pilkada Serentak yang jumlahnya sangat banyak, namun kemungkinan akan terjadi perbedaan koalisi di tingkat kabupaten atau kota. Hal ini disebabkan oleh dinamika politik yang berbeda-beda di setiap daerah.