Thursday, February 6, 2025

Pemikir Ekonomi Islam Inovatif:...

Al-Maqrizi: Pemikir Ekonomi Islam yang Menjadi Inspirasi bagi Generasi Modern Al-Maqrizi, seorang sejarawan dan...

Mobil Terpanjang Di Dunia...

Mobil terpanjang di dunia yang diberi nama The American Dream dibuat dari enam...

Mobil Mewah Ketum PP...

Penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno di...

Mobil Mantan Istri Dedi...

Mantan Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta terkait kasus...
HomePolitikRay Rangkuti mengingatkan...

Ray Rangkuti mengingatkan bahwa proses angket bisa terhenti

Alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu, menambahkan, secara administratif PDIP, Nasdem, dan PKB itu, masih bagian koalisi pemerintah. “Itu koalisi administratif. Tetapi secara faktual tidak. Makanya, mereka mendorong hak angket,” tegas dia.

Menurut Ray, PDIP, Nasdem, dan PKB sudah merasa bukan bagian pemerintah. Lantas bagaimana dengan nasib para menteri partai-partai tersebut di kabinet Pemerintahan Jokowi? “Itu terserah Presiden Jokowi. Kalau mau presiden bisa melakukan reshuffle mereka. Kenapa bukan partai yang menarik menterinya? Itu sama saja seperti Jokowi tidak mengembalikan KTA ke PDIP. Padahal, tak mendukung pasangan dari PDIP. Politik di Indonesia, ya begitu,” ucap dia.

Di mana-mana di dunia, lanjut Ray, pihak yang kalah yang menuntut keadilan. Sehingga di Indonesia, dibentuklah Bawaslu dan MK. “Lucunya yang membentuk pengadilan itu pihak yang menang, karena itulah perlunya didorong hak angket,” tegasnya.

Adapun pertemuan Jokowi-Surya Paloh pada 18 Februari, dapat dinilai sebagai langkah untuk memadamkan ide Hak Angket di DPR. Sebab, jika Surya Paloh tidak mendukung, maka kekuatan pendukung hak angket dari partai-partai pendukung calon presiden (capres) 01 dan 03 akan kehilangan momentum. Ini berisiko membuat gerakan di DPR menjadi prematur.

Ray menilai, langkah tersebut perlu dicegah. Atas dasar itu, ia menyarankan agar segera diadakan pertemuan antara pimpinan partai-partai Koalisi 01 dan 03 untuk membicarakan hak angket Pemilu 2024.

“Sebab, ide tersebut sudah mulai dibahas pimpinan Koalisi 01. Tampaknya PDIP masih melakukan konsolidasi pasca pilpres, sambil menunggu pengumuman hasil final perhitungan suara oleh KPU,” ungkap dia.

Oleh sebab itu, lanjut Ray, pimpinan partai Koalisi 01 perlu segera mengajak PDIP dan PPP dari Koalisi 02 untuk menggulirkan ide hak angket secara bersama. Agar proses pelaksanaan pileg dan pilpres bersih dari pelanggaran konstitusi dan etika, dua hal yang merupakan agenda utama era reformasi.

Source link

Semua Berita

Penemuan Terbaru: Anggaran DPR Tak Terkena Pangkas?

Beberapa kementerian dan lembaga pemerintah telah mulai mengambil langkah-langkah untuk menghemat anggaran agar program-program dan kebijakan tetap dapat berjalan meskipun anggaran mereka dipotong. Tindakan penghematan dilakukan dengan berbagai cara, seperti membatasi rapat di luar kantor, menyederhanakan acara seremonial, dan...

Revisi Tata Tertib DPR: Penemuan dan Wawasan Baru

Badan Legislasi DPR menyetujui revisi peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib atau Tatib DPR dalam kurun waktu kurang dari 3 jam. Usulan revisi Tatib DPR oleh Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) disahkan dalam rapat paripurna di Gedung...

“Prabowo dan Anggaran DPR: Penemuan Insightful”

Sejumlah kementerian dan lembaga telah mulai mengencangkan ikat pinggang mereka untuk memastikan program dan kebijakan pemerintah tetap dapat dijalankan meskipun anggaran mereka dipangkas. Penghematan dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengurangi rapat di luar kantor, menyederhanakan acara seremonial, dan mengurangi...

Kategori Berita