Namun, Demokrat kecewa. Anies ternyata menjalin kerjasama dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. PKB – yang sebelumnya berkoalisi dengan Gerindra – bergegas pindah aliansi setelah memastikan posisi calon wakil presiden untuk Cak Imin. Merasa dikhianati, Demokrat keluar dari koalisi tersebut.
Tidak lama setelah drama politik tersebut menjadi viral, tepatnya pada 2 Oktober 2023, Jokowi mengundang SBY ke Istana Bogor. Pertemuan dua orang tersebut diadakan setelah Demokrat menyatakan dukungannya terhadap Prabowo. Sejak saat itu, isu mengenai Demokrat mendapat jatah menteri dari Jokowi terus berkembang.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai bergabungnya Demokrat ke Istana memiliki berbagai makna politis. Pertama, Jokowi sedang mengonsolidasikan kekuatan politik untuk mencegah hak angket terkait dugaan kecurangan dalam pemilu di DPR.
“Pengangkatan AHY menjadi penting dan sekaligus sebagai upaya politik Jokowi terhadap Demokrat. Hal ini dilakukan agar mereka tetap solid dan setia pada pemerintahan Jokowi dan Prabowo dalam periode berikutnya,” ujar Dedi kepada Alinea.id, Rabu (21/2).
Dedi juga menambahkan bahwa penunjukan AHY juga menunjukkan bahwa harapan Jokowi untuk memperbaiki hubungan dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memudar. Jokowi seolah mengesampingkan masa lalu yang buruk antara Megawati dan SBY. Hubungan keduanya tidak harmonis sejak Pemilihan Presiden 2004.
“Pemilihan AHY mungkin menjadi satu-satunya pilihan bagi Jokowi. Jokowi memilih Demokrat yang mungkin lebih kecil daripada tidak mendapatkan dukungan sama sekali. Terlebih lagi, parpol pendukung Anies-Muhaimin, yaitu PKB dan NasDem, juga memiliki peluang untuk melawan meskipun mereka menjadi anggota kabinet,” jelas Dedi.
Pelantikan AHY di Istana hanya dihadiri oleh sejumlah menteri dari PDI-P. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tidak terlihat hadir. Moeldoko pernah berselisih dengan AHY. Pada tahun 2021, Moeldoko bersama sejumlah petinggi Demokrat mengadakan kongres luar biasa dan melakukan kudeta terhadap kepemimpinan AHY.
Kedua belah pihak pernah mengklaim sebagai Demokrat yang sah. Konflik tersebut berakhir setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali terkait kepengurusan Demokrat versi KLB yang dipimpin oleh Moeldoko pada Oktober 2023. Kepengurusan Demokrat versi AHY juga dianggap sah karena diizinkan oleh KPU untuk mengikuti Pemilu 2024.
Dedi menyatakan bahwa keterlibatan AHY dalam kabinet Jokowi dapat memicu ketegangan dengan Moeldoko. Terutama karena KSP dan BPN sama-sama bertugas untuk memberantas praktik mafia tanah. “Tidak menutup kemungkinan bahwa AHY dan Moeldoko akan berada dalam situasi yang tidak menyenangkan,” ujar Dedi.
Analis politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati mengatakan bahwa penunjukan AHY sebagai menteri memiliki nuansa pencitraan. Jokowi ingin meninggalkan kesan sebagai pemimpin yang mampu menciptakan rekonsiliasi politik di tingkat nasional menjelang akhir masa jabatannya.
“Dengan demikian, citra publik akan terkait dengan pemikiran positif bahwa mereka yang sebelumnya dianggap sebagai lawan politik dapat saling merangkul demi kebaikan bangsa dan negara,” kata Wasisto kepada Alinea.id.
Beberapa hari yang lalu, Jokowi sempat makan malam bersama Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Sejumlah analis menilai bahwa Jokowi sedang berupaya untuk memperkuat dukungan politik yang potensial berada di blok oposisi.
Surya adalah tokoh kunci dalam koalisi partai pendukung Anies-Muhaimin (AMIN). Surya dianggap sebagai dalang di balik terbentuknya pasangan AMIN yang menyebabkan AHY dan Demokrat merasa tersingkir.
Demikianlah.
