“Presiden telah mengirimkan surpres pada tanggal 6 Februari, namun belum ada pembahasan karena kami masih berada di masa reses di daerah pemilihan. Namun, pembahasan bisa dilakukan saat reses jika sesuai dengan izin pimpinan,” kata Guspardi kepada Alinea.id, Senin (19/2).
Guspardi mengakui bahwa masih ada beberapa pasal kontroversial dalam rancangan RUU DKJ. Pasal yang paling diperbincangkan oleh anggota DPR adalah tentang penghapusan Pilkada Gubernur DKI Jakarta.
“Pasal tersebut masih belum berubah. Saya termasuk yang menolak hal tersebut. Seharusnya, setelah Jakarta bukan lagi ibu kota, harus ada pemilihan sampai level kota atau kabupaten. Bukan malah menghilangkan demokrasi di Jakarta dengan Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk oleh presiden,” ujar Guspardi.
Pengamat politik Musni Umar mencium adanya kepentingan politik dari Jokowi dalam substansi RUU DKJ. Selain untuk menguatkan posisi putranya sebagai wapres, Jokowi dianggap sedang berusaha untuk menghancurkan karier politik Anies Baswedan dengan menghapus Pilkada Gubernur DKI Jakarta.
“Saya yakin bahwa keputusan Presiden Jokowi untuk langsung menunjuk Gubernur DKI tidak lepas dari usaha untuk menghancurkan (karier) Anies Baswedan,” ujar Musni kepada Alinea.id, Sabtu (17/2).
Sebelum menjadi presiden, Anies adalah Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Dengan hanya satu periode menjabat, Anies memiliki modal politik yang cukup besar untuk kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI. Peluang tersebut akan tertutup jika RUU DKJ disahkan sesuai dengan rancangan awal.
Menurut Musni, baik Jokowi maupun Anies sadar bahwa Jakarta merupakan barometer politik nasional. Keduanya pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelum menjadi presiden. Meskipun pernah akrab, hubungan antara Jokowi dan Anies retak setelah Pilkada DKI 2017.
“Anies Baswedan dianggap sebagai musuh. Padahal, Anies tetap menghormati Presiden Jokowi. Tidak pernah ada rasa kebencian dari Anies terhadap Presiden Jokowi. Sebaliknya, Jokowi, setidaknya terlihat secara publik sangat tidak menyukai Anies,” ujar mantan Rektor Universitas Ibnu Chaldun itu.
Meskipun demikian, Musni meyakini bahwa RUU DKJ tidak akan mudah disetujui sesuai keinginan Jokowi. Menurutnya, warga DKI tidak akan setuju jika hak demokrasi mereka dicabut. Selain itu, peta politik di parlemen juga akan berubah setelah Pilpres 2024.
“RUU DKJ dirancang saat Presiden Jokowi masih berada dalam satu kubu dengan Megawati, Ketua Umum PDI-P. Setelah Gibran mencalonkan diri, saya yakin Megawati pasti tidak setuju dengan penunjukan langsung Gubernur DKI Jakarta oleh presiden… Dukungan terhadap Jokowi di DPR juga tidak sekuat sebelum pemilihan pada 14 Februari 2024,” kata Musni.
Berlabuh di NasDem?
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Zaki Mubarak, berpendapat bahwa penghapusan Pilkada Gubernur DKI Jakarta dalam RUU DKJ bukan bertujuan untuk menargetkan Anies. Menurutnya, pasal tersebut merupakan usulan dari kelompok oligarki di ibu kota.
“Salah satu pengusul awal adalah Haji Oding, mantan ketua Bamus Betawi 1982 yang juga politikus Golkar. Hampir dapat dipastikan ada tangan-tangan tersembunyi yang merancang skenario tersebut. Ironisnya, pendapat Haji Oding sangat dihormati oleh Baleg DPR RI dan pasal tersebut akhirnya disahkan,” kata Zaki kepada Alinea.id.
Salah satu kebijakan kontroversial yang diambil oleh Anies adalah menghentikan pengembangan pulau-pulau reklamasi. Dengan gubernur “boneka” yang dipilih oleh presiden, menurut Zaki, kemungkinan pembangunan pulau reklamasi akan dilanjutkan. “Para pemodal akan lebih leluasa. DPRD juga hanya diundang untuk memberikan usulan dan saran,” kata dia.
Meskipun Anies tetap akan menjadi seorang politikus, Zaki meyakini bahwa Anies tidak akan lagi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah berkompetisi di panggung pemilihan presiden. Dia menduga bahwa Anies akan berlabuh di NasDem. Anies memiliki hubungan yang baik dengan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh.
“Anies mungkin akan menjadi ketua harian yang mendampingi Surya Paloh yang sudah mulai lanjut usia. Jangan lupa bahwa hubungan Anies dengan Surya Paloh sudah terjalin lama. Anies juga merupakan salah satu pendiri dari ormas Nasional Demokrat sebelum bertransformasi menjadi Partai NasDem,” ujar Zaki.
