Guru besar ilmu politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi menilai peringatan Hasto bukan sekadar gertak sambal. Tak hanya elite PDI-P, menurut Muradi, publik juga akan marah jika Golkar dan parpol pengusung Prabowo-Gibran menggarap revisi UU MD3 semata demi menguasai kursi Ketua DPR RI.
“Kalau saya menyarankan (Golkar) sudah berhenti dan ikuti aturan yang ada. Dengan begitu, Golkar bisa jadi lebih elegan. Kalau dia menang dengan kehendaknya sendiri, dinamikanya akan mengalami hal yang sama ketika mereka diobok-obok antara tahun 2014- 2017, saat diintervensi ketika kasus Setnov dan akhirnya dipenjara,” kata Muradi kepada Alinea.id, Selasa (26/3).
Menurut Muradi, sudah praktik lazim di banyak negara bahwa pemenang pemilu legislatif yang meraih kursi terbanyak dihadiahi kursi ketua parlemen. Ia mewanti-wanti Golkar bakal memicu konflik berkepanjangan dengan PDI-P jika niat untuk menguasai kursi DPR RI itu direalisasikan. Apalagi, belum tentu koalisi Prabowo-Gibran bakal solid.
“Kalau saya analisa, dari hari ke hari, koalisi Prabowo-Gibran tidak terlalu kuat. Jadi, bisa saja pecah kongsi di enam bulan pertama. Artinya, opsi Gerindra mengajak PDI-P bergabung itu opsi yang rasional. Gerindra dan Prabowo kalau melihat gelagat Pak Jokowi dengan Gibran,” ucap Muradi.
Analis politik dari Universitas Brawijaya (Unibraw) George Towar Ikbal Tawakkal menilai wacana revisi UU MD3 demi merebut kursi Ketua DPR dari tangan PDI-P bukan sekadar pepesan kosong. Kursi DPR RI memang layak diperebutkan koalisi pendukung Prabowo-Gibran demi memuluskan regulasi-regulasi atau kebijakan pemerintah.
PDI-P, menurut Ikbal, akan mati-matian mempertahankan kursi Ketua DPR RI. Tanpa kursi pemimpin parlemen, posisi PDI-P sebagai oposisi di DPR kelak akan lemah.
“Meski saya melihat ada keuntungan. Jadi, manfaatkan momen-momen itu sebagai penyeimbang itu untuk menguatkan kelembagaan partai dan memunculkan figur yang kuat untuk tahun-tahun selanjutnya pada 2029,” ujar dia kepada Alinea.id.
Lebih jauh, Ikbal berharap PDI-P tak tergiur ajakan untuk bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran. Menurut dia, posisi sebagai oposisi bakal jauh lebih menguntungkan bagi partai besutan Megawati Soekarnoputri itu.
“Ketimbang harus bergabung ke dalam pemerintahan. PDI-P hanya akan mengekor dan tidak mendominasi karena bukan parpol pendukung utama,” ucap Ikbal.