Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI FISIP UI) mengadakan diskusi mengenai isu keamanan nasional, dengan fokus pada alat sadap yang dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). Diskusi ini diadakan sebagai respons terhadap laporan terbaru dari Amnesty yang menyebut penggunaan spyware oleh pemerintah Indonesia sebagai tindakan represif terhadap kebebasan sipil.
Diskusi yang berjudul “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil” ini diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2024 di Auditorium Ilmu Komunikasi dan dipimpin oleh Broto Wardoyo, seorang dosen di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI. Para pembicara terkemuka diundang untuk memberikan wawasan mendalam mengenai topik yang menjadi perhatian publik.
Ketua Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, Asra Virgianita, menekankan bahwa diskusi ini relevan dengan kehidupan sehari-hari dan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai isu keamanan nasional dan hak asasi manusia. Dalam diskusi ini, peserta dari berbagai latar belakang diajak untuk melihat isu spyware dari berbagai perspektif guna mendapatkan pemahaman yang seimbang.
Diskusi juga menghadirkan sejumlah pembicara seperti Sulistyo (Deputi Bidang Keamanan Siber BSSN RI), Brigjen Pol I Made Astawa (Wakil Kepala Densus 88 Polri), Herik Kurniawan (Pemimpin Redaksi GTV dan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia), Mabda Haerunnisa Fajrilla Sidiq (peneliti di The Habibie Center), A J Simon Runturambi (Ketua Program Studi Kajian Ketahanan Nasional SKSG UI), dan Ali Abdullah Wibisono (dosen Keamanan Internasional FISIP UI).
Diskusi ini membahas kebutuhan akan perlindungan data sebagai isu nasional, penggunaan Open Source Intelligence (OSINT) dalam pengumpulan data intelijen, serta landscape keamanan siber di Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi unfinished nation building. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai isu yang sedang hangat dibahas.