Partisipasi publik dalam Pilkada Serentak 2024 menjadi sorotan setelah anggota KPU, August Mellaz, mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di bawah 70%. Meskipun demikian, angka tersebut masih dianggap normal jika dibandingkan dengan Pilpres 2024. Namun, kondisi menurun terjadi khususnya pada Pilkada Jakarta 2024, dimana partisipasi hanya mencapai 58% menurut survei Charta Politika. Data dari KPUD Jakarta juga mencatat bahwa sekitar 4,3 juta suara digolput karena partisipasi pemilih yang rendah, yang seharusnya sekitar 8,2 juta suara.
Berbagai alasan muncul terkait rendahnya partisipasi publik ini, salah satunya adalah masa sosialisasi calon kepala daerah yang pendek sehingga pemilih tidak merasa terhubung dengan pasangan calonnya. Ditambah lagi dengan banyaknya calon kepala daerah dari luar daerah yang ikut serta dalam pilkada, yang kemungkinan kurang memahami kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Selain itu, peneliti politik Wasisto Raharjo Jati juga menyoroti adanya gerakan golput yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi politik karena merasa suaranya tidak didengar.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menambahkan bahwa salah satu penyebab rendahnya partisipasi publik adalah calon kepala daerah yang dipilih bukanlah tokoh dengan rekam jejak yang kuat. Hal ini juga terjadi di Surabaya dimana hanya terdapat satu calon wali kota dan calon wakil wali kota, Eri Cahyadi-Armuji, dan calon ini didukung oleh 18 partai politik. Strategi yang diusulkan Adib untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat adalah dengan menghadirkan calon yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat lokal. Partisipasi publik diharapkan akan meningkat jika pemilih merasa calon tersebut memiliki gagasan, program, dan pemahaman yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, pendekatan lokalistik dalam politik serta strategi kreatif dari KPU diharapkan dapat membangkitkan semangat pemilih, terutama generasi muda, dalam mengambil bagian dalam proses demokrasi.