Konflik di tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) semakin memanas dengan digelarnya musyawarah nasional (munas) tandingan oleh kubu Agung Laksono untuk memilih Ketua Umum PMI yang baru. Agung terpilih sebagai ketum dalam munas tersebut, menciptakan dualisme kepengurusan saat ini di PMI. Sebelumnya, Jusuf Kalla telah ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PMI dalam munas yang digelar sehari sebelumnya. Namun, Agung juga mencalonkan diri namun gagal mendapatkan dukungan yang cukup untuk dipilih. Hal ini memicu respons dari Jusuf Kalla yang melaporkan Agung ke polisi atas tindakan ilegal yang dilakukannya. Ada pendapat berbeda dari pengamat politik tentang dualisme kepengurusan di PMI, dengan Adi Prayitno mengatakan bahwa yang paling menentukan adalah SK Kemenkumham. Sementara Wasisto Raharjo Jati memandang posisi PMI sebagai organisasi kemanusiaan memberikan bobot politik yang signifikan bagi siapa pun tokoh yang menguasainya. PMI memiliki dampak politik yang signifikan karena tugas dan kewajibannya yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, persaingan untuk posisi Ketua Umum PMI sangat berarti, mengingat PMI memiliki jejaring yang luas dan sumber dana yang tak terbatas dari donasi masyarakat dan pemerintah. Dengan daya tarik politik yang dimilikinya, PMI memiliki posisi strategis dalam dunia politik dan kemanusiaan.