Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, memimpin rapat koordinasi terkait relaksasi kebijakan visa untuk mendukung peningkatan daya saing sektor pariwisata dan investasi di Provinsi Kepulauan Riau. Rapat tersebut berlangsung di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (7/1). Gubernur Ansar menegaskan pentingnya kebijakan visa yang lebih fleksibel untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata pascapandemi. Dalam hal ini, dia juga menyoroti keberhasilan kebijakan Bebas Visa pada tahun 2019 yang mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Namun, dengan adanya pandemi, kebijakan visa yang lebih restriktif menjadi penghambat.
Sebagai langkah strategis, Gubernur Ansar mengusulkan peningkatan layanan keimigrasian melalui pemasangan auto-gate di pelabuhan utama Kepulauan Riau. Menurutnya, layanan keimigrasian yang modern dan kompetitif akan menjadi daya tarik bagi wisatawan global dan menciptakan pengalaman yang lebih nyaman bagi mereka. Gubernur juga menyoroti potensi ekonomi dari kunjungan wisatawan mancanegara, seperti kontribusi devisa langsung dan penguatan sektor UMKM. Dia menegaskan pentingnya relaksasi kebijakan visa dalam memperkuat daya tarik Kepulauan Riau sebagai destinasi pariwisata dan investasi strategis.
Pada rapat tersebut, Gubernur Ansar juga membahas implementasi kebijakan visa 7 hari yang baru saja diberlakukan dengan tarif yang terjangkau. Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Guntur Sakti, menjelaskan bahwa kebijakan visa 7 hari merupakan hasil perjuangan panjang Pemprov Kepri. Selain itu, Pemerintah juga memberikan fasilitas bebas visa kunjungan bagi pemegang izin tinggal tetap di Singapura. Plt. Dirjen Imigrasi memberikan apresiasi atas inisiatif Gubernur Ansar Ahmad dalam mendukung pemulihan dan pengembangan pariwisata Kepri pasca-pandemi. Dia menilai kebijakan ini sangat strategis, terutama untuk destinasi lintas-batas seperti Kepri.