Sinyalemen bergabungnya PDI-Perjuangan ke dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka semakin kuat. Elite PDI-Perjuangan dan Gerindra sedang membahas rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Megawati menyebut nama Prabowo dalam berpidato pada peringatan HUT PDI-P ke-52, mengenang jasanya dalam pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. Meskipun ada spekulasi tentang hubungan di internal partai, Mega mengklaim hubungannya dengan Prabowo tetap harmonis.
Analis politik mencatat sejumlah faktor yang mendasari upaya pendekatan PDI-P ke Prabowo, termasuk dorongan untuk bergabung ke pemerintahan dengan skema kocok ulang menteri di kabinet dan kewaspadaan terhadap manuver eks kader yang diduga bersekongkol dengan Jokowi. Namun, sebagian ahli politik berharap agar pertemuan Prabowo-Megawati tidak berujung pada bergabungnya PDI-P ke kubu pemerintah karena tidak adanya kekuatan penyeimbang di parlemen. Meskipun demikian, ada spekulasi bahwa PDI-P masih mempertimbangkan dampak negatif dari bergabung ke pemerintahan Prabowo, khususnya mengenai kekecewaan konstituen mereka.
Ada juga pandangan bahwa PDI-P mungkin hanya ingin menegaskan konflik dengan Prabowo tanpa benar-benar bergabung dalam koalisi pemerintahan. Namun, peluang bergabungnya PDI-P dianggap terbuka lebar karena partai tersebut perlu mengamankan posisinya dari serangan politik kekuasaan. Namun, ada kekhawatiran bahwa jika kongsi PDI-P dan Prabowo terwujud, kasus-kasus hukum yang menjerat kader-kader PDI-P mungkin akan terabaikan. Misalnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto telah menjadi tersangka dalam kasus suap PAW anggota DPR RI, dan ada dugaan bahwa kasus-kasus tersebut akan terhenti di tempat jika PDI-P bergabung dengan pemerintahan Prabowo.