Surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri terkait rencana pelaksanaan orientasi bagi 505 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 menjadi topik yang viral di media sosial setelah diunggah oleh pendiri WatchDoc, Dandhy Laksono. Rencananya, retret kepala daerah terpilih akan diselenggarakan di area Glamping Borobudur Internasional Golf, Magelang pada periode 21-28 Februari 2025. Dalam SE tersebut dijelaskan bahwa biaya kegiatan akan ditanggung bersama antara Kemendagri dan pemerintah daerah, dengan Kemendagri bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan, sedangkan biaya akomodasi, konsumsi, transportasi, dan perlengkapan dibebankan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah atau diambil dari APBD masing-masing.
Dandhy menyebutkan bahwa setiap peserta harus mengeluarkan biaya sebesar Rp2.750.000 per hari, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan jika kepala daerah dan wakil kepala daerah hadir mencapai lebih dari Rp22 miliar. Di samping itu, acara orientasi tersebut juga menarik perhatian karena beberapa warganet mengaitkannya dengan kegiatan seremonial yang diusulkan untuk dihapus, seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Tujuan dari retret ini, menurut Mendagri Tito Karnavian, adalah untuk mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan kepala daerah terpilih serta memungkinkan para kepala daerah mendengarkan masukan dari para pembicara yang disiapkan Kemendagri. Namun, pendapat Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N Suparman, menyatakan bahwa retret kepala daerah tidak akan efektif jika hanya bertujuan untuk mensinkronkan pembangunan pusat dan daerah, tetapi seharusnya digunakan untuk memperbaiki komunikasi antara pusat dan daerah secara dua arah.