Tuesday, March 18, 2025

Semangat Dedikasi di Safari...

Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona Rokan, yang merupakan bagian dari Pertamina, tidak hanya...

Tips Ampuh Meningkatkan Performa...

Memahami Fakta Tentang Bensin Ber-RON Tinggi untuk Performa Mesin Motor yang Lebih Baik Banyak...

Prabowo Subianto Investment: Creating...

Prabowo Subianto is determined to enhance investment potential in Indonesia to generate more...

Jadwal SIM Keliling Jakarta-Bandung-Bogor-Bekasi...

Pada Selasa, 18 Maret 2025, warga Jakarta yang memiliki surat izin mengemudi dengan...
HomePolitikPerkiraan Kestabilan Koalisi...

Perkiraan Kestabilan Koalisi Prabowo Hingga 2029

Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk koalisi permanen sebagai dukungan pemerintahannya hingga tahun 2029. Muhaimin Iskandar dari PKB mengungkapkan rencana tersebut setelah pertemuan dengan anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Koalisi tersebut terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, serta PKS, bersama dengan beberapa partai nonparlemen. Respons positif terhadap rencana pembentukan koalisi permanen juga datang dari PAN, yang menilai langkah tersebut penting untuk stabilitas pemerintahan.

Seorang analis politik dari Universitas Islam Negeri mengatakan bahwa keberlangsungan koalisi permanen akan sangat tergantung pada dinamika politik ke depan. Namun, kesempatan untuk bertahan hingga 2029 akan lebih besar jika Prabowo bisa mengelola kepentingan semua anggota KIM dengan baik. Selain itu, keberlangsungan koalisi juga dipengaruhi oleh hubungan antara Prabowo dan Presiden Jokowi, yang saat ini terjaga harmonis. Pembentukan koalisi permanen ini juga diinstruksikan oleh Prabowo untuk mempertahankan kekuatan politiknya hingga Pilpres 2029, dengan perkiraan akan ada tiga poros yang ikut serta dalam pemilihan tersebut.Ada juga faktor kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Prabowo yang bisa mendukung kekuatan koalisi permanen KIM Plus. Peneliti Indikator Politik Indonesia juga memandang bahwa keberhasilan Prabowo menjaga tingkat kepuasan publik akan memperkuat koalisi dan elektabilitasnya sebagai kandidat di Pilpres 2029 menjadi penentu kekuatan para partai di Kabinet Merah Putih.

Semua Berita

Alasan Publik Menolak Penambahan Pos Sipil untuk TNI

Pemerintah dan DPR RI sedang mengkaji revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Revisi ini mencakup perpanjangan masa pensiun personel TNI serta penambahan lima jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif TNI tanpa...

Para Wamen Langgar Putusan MK: Analisis dan Implikasi

Para wakil menteri (wamen) yang juga menjabat sebagai pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) dan lembaga negara lainnya seharusnya mundur dari jabatan ganda tersebut. Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi, Demokrasi, dan Masyarakat (SIDEKA) Fakultas Syariah UIN Samarinda, Suwardi Sagama,...

Rahasia Akhir Karier Politik RK: Apa yang Terjadi?

Rumah mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) di Bandung telah digeledah oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan mark-up belanja iklan di Bank Jabar (BJB). RK menyatakan dalam surat bahwa penggeledahan dilakukan oleh tim KPK...

Kategori Berita