Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memerintahkan kader-kader PDI-P yang baru saja dilantik sebagai kepala daerah untuk tidak mengikuti kegiatan retreat kepala daerah terpilih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Instruksi tersebut tertuang dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2).
Menurut juru bicara PDI-P, Guntur Romli, surat instruksi tersebut dibagikan melalui aplikasi WhatsApp (WA) dalam bentuk dokumen elektronik setelah Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) Harun Masiku sejak Desember 2024.
Sebanyak 112 kepala daerah dan 80 wakil kepala daerah dari PDI-P berhasil memenangkan Pilkada Serentak 2024, termasuk di antaranya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno serta Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali I Wayan Koster-I Nyoman Giri.
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, menilai instruksi Megawati sebagai langkah untuk menjaga soliditas kader. Surat instruksi tersebut juga merupakan upaya PDI-P untuk memastikan loyalitas kader di tengah situasi politik yang kompleks.
Zaki menyatakan bahwa instruksi tersebut juga menjadi langkah internal PDI-P untuk melindungi partai. Isu tentang kepemimpinan Megawati yang digoyang oleh beberapa kasus hukum yang melibatkan kader PDI-P, termasuk putrinya, Puan Maharani, telah menjadi sorotan.
Ia menambahkan bahwa ketegangan politik pasca Pilpres 2024, di mana Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, mundur dari jabatannya, menciptakan dinamika yang berpotensi mempengaruhi hubungan antara parpol. Terlebih lagi, situasi tersebut menciptakan spekulasi mengenai hubungan antara Megawati dengan Prabowo.