Pada Minggu, 13 April 2025, kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto untuk membuka impor non-kuota sebagai langkah menjaga stabilitas harga telah menarik perhatian DPR. Keputusan tersebut dianggap dapat memperkuat cadangan pangan nasional. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, mendukung kebijakan Prabowo namun menekankan pentingnya mitigasi dampak terhadap petani dan produsen lokal. Johan menegaskan perlunya skema perlindungan yang konkret bagi petani lokal dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pangan Nasional.
Menurut Johan, risiko kerugian besar bagi petani lokal dapat terjadi jika impor produk dibiarkan masuk tanpa pengawasan, terutama saat musim panen berlangsung. Hal ini dapat menekan harga komoditas lokal dan mengancam produksi dalam negeri. Johan menyarankan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan subsidi input produksi, memperkuat distribusi pupuk, dan menetapkan harga pembelian pemerintah yang layak.
Selain itu, Kementerian Perdagangan diharapkan dapat mengawasi standar produk impor dengan lebih ketat dan melarang impor saat panen raya. Sedangkan Badan Pangan Nasional diingatkan untuk memastikan neraca pangan berdasarkan data riil dan kebutuhan produksi yang sebenarnya. Komisi IV DPR RI akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan ini, dan siap membentuk Panitia Kerja khusus jika ada indikasi penyimpangan atau dampak negatif yang tidak ditangani dengan baik. DPR ingin memastikan bahwa kebijakan Prabowo berdampak positif pada ketahanan pangan nasional dan tidak merugikan petani kecil.
Johan mendorong pemerintah untuk hadir secara utuh dalam ekosistem pertanian dengan memperkuat produksi dalam negeri selain membuka impor. Dalam hal ini, keseimbangan antara impor dan produksi lokal merupakan kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, DPR akan memantau pelaksanaan kebijakan tersebut dan menuntut tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara impor dan produksi dalam negeri demi mendukung ketahanan pangan nasional.