Broto Wardoyo: Profesionalisme Militer...

Profesionalisme militer tidak identik dengan pembatasan seluruh aktivitas militer hanya pada operasi pertahanan konvensional.

Nezar Patria Dukung Penyebarluasan...

Nezar Patria menilai penyebarluasan data konservasi penting untuk memperkuat kesadaran publik terhadap lingkungan.

Konservasi Megamendung Didorong Melampaui...

Konservasi Megamendung didorong menjadi gerakan lintas generasi yang terus berkembang melalui dukungan Paseban Foundation.

Paseban Foundation Tunjukkan Kemajuan...

Paseban Foundation menunjukkan kemajuan nyata dalam pemulihan bentang alam dan perlindungan keanekaragaman hayati.
HomeBeritaKepastian Masyarakat Desa...

Kepastian Masyarakat Desa Sepahat di Tengah Sengketa Agraria

Di Desa Sepahat, penduduk merasa khawatir tentang hak tanah mereka yang diperdebatkan oleh pengelola lahan. Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Desa, Urizat Hidayat, mengungkapkan kegelisahan yang dirasakan oleh warga sehubungan dengan kerja sama operasional yang dilakukan oleh Koperasi Sepahat Bersatu dan CV Sepakat Bersama Ali terkait dengan Agrinas. Konflik ini bermula dari ketidaktransparanan pengelolaan lahan dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Aksi damai yang dilakukan oleh warga pada 30 Januari 2026 menunjukkan kekecewaan mereka terhadap situasi tersebut. Namun, harapan untuk perubahan belum tercapai karena pengurus koperasi tidak serius dalam menjawab tuntutan warga. Konflik serupa juga terjadi di Desa Api-api terkait dengan penguasaan lahan proyek SUTET oleh PLN.

Kapolda Riau Herry Heryawan menyoroti konflik yang terjadi di berbagai daerah antara penerima KSO dan masyarakat lokal. Konflik ini juga mencerminkan masalah yang lebih mendasar mengenai ketimpangan dalam kebijakan pengelolaan lahan. Warga tidak menolak pembangunan, namun mereka menolak untuk diabaikan dalam prosesnya.

Masyarakat Desa Sepahat dan Desa Api-api bersiap untuk melakukan aksi lanjutan dan mediasi guna menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung. Namun, pertanyaan yang tetap menggantung adalah siapa sebenarnya yang berhak atas tanah yang telah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat selama ini. Selama jawaban atas pertanyaan ini belum jelas, konflik Agrinas akan terus menjadi lahan perdebatan dan menunggu kepastian hukum serta keadilan bagi warga.

Source link

Semua Berita

Pemerintah Siapkan 1.691 Layanan Kesehatan dan 360 RS Rujukan untuk Karhutla

Pemerintah Siapkan Pos Pelayanan Kesehatan untuk Dampak Karhutla Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus memantau dan menangani dampak kesehatan yang dialami masyarakat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi. Untuk itu, Kemenkes telah menyiapkan berbagai pos pelayanan kesehatan di...

Tips Mengatasi Kebakaran yang Sudah Mulai Padam

Bupati Kuningan Bicara tentang Karhutla di Taman Nasional Gunung Ciremai Pada hari Kamis, 10 September 2026, Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, mengungkapkan bahwa luas kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperkirakan mencapai 40...

Strategi Penting Bangun Ketahanan Bencana dari Perencanaan

Wamendagri Dorong Pembangunan Sistem Ketahanan Bencana Sejak Tahap Perencanaan Pada Forum for Sustainable Resilience bertema Integrating Institutions for Sustainable Resilience di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Rabu (9/9/2026), Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pembangunan sistem...

Kategori Berita