Pusat Data dan Sistem...

Pusat data kini menjadi bagian dari infrastruktur strategis yang perlu dilindungi dalam sistem pertahanan negara.

Broto Wardoyo: Profesionalisme Militer...

Profesionalisme militer tidak identik dengan pembatasan seluruh aktivitas militer hanya pada operasi pertahanan konvensional.

Nezar Patria Dukung Penyebarluasan...

Nezar Patria menilai penyebarluasan data konservasi penting untuk memperkuat kesadaran publik terhadap lingkungan.

Konservasi Megamendung Didorong Melampaui...

Konservasi Megamendung didorong menjadi gerakan lintas generasi yang terus berkembang melalui dukungan Paseban Foundation.
HomeBeritaIni Beban yang...

Ini Beban yang Cukup Berat: Penyebab dan Cara Mengatasinya

M. Sarmuji resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Perindustrian (Menperin) pada Kamis, 1 Oktober 2026. Ia menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita dan langsung menempatkan pertumbuhan industri serta penyerapan tenaga kerja sebagai dua fokus utama dalam menjalankan tugasnya.

Usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sarmuji mengakui tanggung jawab sebagai Menteri Perindustrian tidak ringan. Menurut dia, sektor industri memiliki posisi penting karena berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

“Ya, ini beban yang cukup berat ya, tanggung jawab yang cukup besar. Karena perindustrian itu adalah kementerian yang menjadi leverage bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja. Dan itu kita pasti akan concern pada dua hal itu,” kata Sarmuji.

Industri padat karya menjadi perhatian

Sarmuji mengatakan pemerintah perlu memastikan industri di dalam negeri terus tumbuh. Perhatian khusus akan diarahkan kepada sektor-sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, termasuk industri tekstil dan alas kaki.

“Barangkali yang kita perlu concern adalah tumbuhnya industri, terutama industri yang menyerap lapangan kerja, misalkan industri tekstil, industri alas kaki, dan lain sebagainya, itu harus kita concern betul,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Sarmuji dalam konteks tanggung jawab Kementerian Perindustrian untuk mendorong perkembangan sektor industri. Ia menilai pertumbuhan industri tidak hanya berkaitan dengan kapasitas produksi, tetapi juga dengan kemampuan sektor tersebut menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Karena itu, agenda Kementerian Perindustrian tidak akan dijalankan secara terpisah dari kebijakan kementerian lain. Sarmuji menyebut sektor industri berkaitan dengan banyak bidang sehingga membutuhkan koordinasi lintas kementerian.

Koordinasi lintas kementerian

Sarmuji mengatakan Kemenperin akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi untuk membahas sektor hulu. Koordinasi juga diperlukan bersama Kementerian Keuangan, khususnya terkait insentif yang dapat membantu industri tumbuh lebih tinggi.

“Tentu kita tidak bisa bekerja sendiri, karena sektor industri itu terkait dengan banyak sekali sektor. Misalkan dengan Kementerian Investasi di hulu, kita harus koordinasi. Kementerian Keuangan kita juga harus koordinasi, bagaimana industri memperoleh insentif supaya bisa tumbuh lebih tinggi lagi, tentu harus kita berikan insentif,” kata dia.

Selain investasi dan insentif, Sarmuji menyoroti kebijakan perdagangan. Ia mengatakan Kemenperin perlu berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan agar arus impor tidak terlalu bebas untuk produk yang sebenarnya dapat dikerjakan di dalam negeri.

“Lalu Kementerian Perdagangan kita juga harus ngomong, jangan sampai impor terlalu bebas, untuk industri yang bisa dikerjakan di dalam negeri. Dan tentu kita akan melapor, minta arahan, baik kepada Presiden maupun kepada Menko kita,” imbuhnya.

Dengan mandat baru tersebut, Sarmuji akan memimpin Kementerian Perindustrian dalam upaya yang ia sebut berfokus pada pertumbuhan sektor industri, penciptaan lapangan kerja, koordinasi kebijakan, serta dukungan insentif bagi industri di Indonesia.

Source link

Semua Berita

KPK Diam-diam Tetapkan 8 Tersangka Korupsi Jalan Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan delapan tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatra Utara. Penetapan itu dilakukan pada September 2026, tetapi lembaga antirasuah belum mengungkap identitas para tersangka kepada publik. Juru Bicara KPK Budi...

Biaya Haji 2027 Rp98,4 Juta, Jemaah Bayar Rp54,6 Juta

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah atau 2027 Masehi ditetapkan rata-rata sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah. Namun, jemaah tidak menanggung seluruh biaya tersebut secara langsung karena sebagian pembiayaan berasal dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji. Kesepakatan itu diambil dalam rapat...

**5 Perwira Marinir Terpilih Pimpin Satuan Baru Bentukan Prabowo**

Lima perwira Korps Marinir TNI Angkatan Laut ditunjuk untuk memimpin lima satuan baru yang dibentuk setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan TNI dalam upacara HUT ke-81 TNI. Penunjukan itu mencakup satu Brigade Infanteri Marinir dan empat Batalyon Infanteri...

Kategori Berita