Rabu, 8 November 2023 – 06:02 WIB
Jakarta – Panglima TNI Yudo Margono memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mungkin memerintahkan prajurit TNI untuk melanggar hukum.
Hal itu disampaikan merespons rencana Komisi I DPR RI yang akan membentuk panitia kerja (panja) dalam menyongsong gelaran Pemilu 2024.
“Ya, enggak mungkin lah Pak Presiden memerintahkan melanggar hukum. Kan enggak mungkin masa presiden memerintahkan melanggar hukum, ya enggak lah. Mana ada,” kata Yudo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 November 2023.
Kendati begitu, Yudo mengaku siap membantu kerja DPR jika nantinya panja tersebut dibentuk.
“Siap (membantu) dong ini semuanya kalau untuk kebaikan, untuk pemilu ini damai, aman sejuk tentunya apapun harus kita antisipasi dari sekarang ini. Upaya-upaya harus kita laksanakan termasuk panja tadi. Ini kan bicarakan bagaimana tentang khususnya pemilu ini aman damai sejuk. Saya kira apapun usahanya ya sangat baguslah dari awal kita antisipasi supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Utut Adianto sebelumnya mengusulkan agar dalam menyongsong gelaran Pemilu 2024 dibentuk panitia kerja (Panja) netralitas TNI. Usulan tersebut disampaikan politikus PDIP itu saat rapat bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, KSAD Jenderal Agus Subiyanto, KSAL Laksamana Muhammad Ali dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo di Komisi I DPR RI, Jakarta.
“Kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR buatlah panja netralitas TNI. Jadi kita sembari, kesibukan kita sebagai caleg, kita membuat pengawasan,” kata Utut.
Utut menjelaskan, alasan dirinya mengusulkan pembentukan panja itu untuk memastikan seluruh prajurit TNI tetap netral di pesta demokrasi nanti. Sebab, dia mengkhawatirkan bila sewaktu-waktu nanti ada perintah dari Presiden Jokowi agar pimpinan TNI ikut campur dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
“Yang paling sulit dari kepala staf dan panglima ini kalau Presiden merintah. Tentara dari kecil untuk tegak lurus kepada atasan,” imbuhnya.