Pemerintah Indonesia berencana untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) guna mendukung transisi energi jangka panjang di negara ini. Hal ini diungkapkan dalam pertemuan dengan perwakilan Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (ORTN BRIN) serta PT Industri Nuklir Indonesia (Persero). Menurut Wakil Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Febrian Alphyanto Ruddyard, pengembangan energi nuklir bukanlah tugas yang mudah. Saat ini, pemanfaatan nuklir di Indonesia masih terbatas pada sektor non-energi, sementara pemerintah berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission 2060.
Dalam mengembangkan PLTN, Indonesia dihadapkan pada tiga tantangan utama yaitu posisi nasional dalam pemanfaatan energi nuklir, kesiapan organisasi, dan pemetaan stakeholder terkait. Sebagai langkah awal, Bappenas akan membentuk kelompok kerja yang fokus pada revisi isu kelembagaan dan akan merekomendasikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengembangan PLTN.
Beberapa strategi yang akan dilakukan dalam pengembangan PLTN termasuk pembentukan tim percepatan pembangunan PLTN, reformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir, serta pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir. Namun, tantangan dalam pengembangan PLTN tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup isu sosial dan politik menurut Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dengan berbagai kendala yang ada, rencana pembangunan PLTN sudah digaungkan sejak 20 tahun lalu namun belum terealisasi.