Retret Punya Legal Basis untuk Sinkronisasi Pusat dan Daerah

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bachmid, memberikan tanggapan terkait kebijakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai larangan kepala daerah PDIP untuk mengikuti retret setelah penahanan Sekjen Hasto Kristiyanto oleh KPK. Menurut Fahri, retreat dalam konteks pemerintahan merujuk pada kegiatan orientasi, pembekalan, dan pelatihan untuk pejabat terpilih setelah dilantik. Fahri menjelaskan bahwa program Retreat ini penting untuk menyampaikan pemahaman yang mendalam kepada pemimpin terkait tugas dan tanggung jawab mereka dalam pemerintahan. Fahri juga menyoroti pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Presiden terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Program Retreat juga dianggap penting sebagai sarana konsolidasi visi dan misi kepala daerah dengan program pemerintah pusat untuk membangun perspektif, pemahaman, tugas, kewenangan, dan kepemimpinan yang akan mempercepat merumuskan kebijakan negara.