Pada Selasa, 12 Agustus 2025, terjadi kontroversi terkait kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 sebesar 250 persen. Kebijakan ini menimbulkan penolakan keras dari masyarakat Pati hingga Presiden Prabowo Subianto. Prabowo, selaku Ketua Umum Partai Gerindra, memberikan perhatian khusus pada masalah ini dan sudah menegur bupati tersebut, serta memerintahkan pembatalan kebijakan tersebut.
Menyikapi hal ini, Prabowo juga memberikan arahan kepada Bupati Sudewo untuk mencari pembiayaan pembangunan Kabupaten Pati dari sumber-sumber lain seperti investasi. Sudewo pun dengan sigap melaksanakan perintah ini dan telah membatalkan kebijakan kenaikan pajak tersebut. Selain itu, Sudaryono, yang merupakan Wakil Menteri Pertanian RI, menekankan pentingnya menjaga kondusivitas di masyarakat serta tidak terpancing untuk membuat situasi menjadi panas, khususnya dalam bulan peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus.
Bupati Pati Sudewo secara resmi membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2 tahun 2025 setelah adanya penolakan dari masyarakat. Sudewo juga memastikan bahwa bagi masyarakat yang telah membayar pajak baru, selisih pembayaran akan dikembalikan oleh pemerintah. Meskipun pembatalan kebijakan tersebut membawa dampak tertundanya sejumlah proyek pembangunan yang sebelumnya direncanakan masuk dalam perubahan APBD 2025, hal ini diambil demi menjaga suasana daerah yang aman, kondusif, dan mendukung kelancaran perekonomian serta pembangunan jangka panjang.