Tag: penyadapan

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengonfirmasi bahwa aturan penyadapan oleh penegak hukum tidak termasuk dalam Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Hal ini telah disepakati oleh komisi bidang hukum legislatif. Menurutnya, tidak ada pengaturan khusus mengenai penyadapan dalam KUHAP. Habiburokhman juga menyatakan bahwa aturan terkait penyadapan akan dibahas melalui undang-undang khusus yang melibatkan partisipasi publik. Di sisi lain, Habiburokhman mengkhawatirkan bahwa aturan penyadapan dapat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, ruang untuk pembahasan lebih lanjut perlu dilakukan melalui undang-undang khusus dengan melibatkan masukan dari masyarakat. Sebelumnya, Kejaksaan...