Tag: Rd. Yudi Anton Rikmadani

Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan, menghadapi putusan pengadilan yang menuai kontroversi. Banyak yang bertanya apakah proses hukum yang menyeretnya merupakan penegakan hukum yang sah atau kriminalisasi politik. Sebagai seorang ekonom progresif yang selalu menekankan transparansi dan integritas, Tom Lembong didakwa karena menerbitkan Surat Persetujuan Impor tanpa koordinasi penuh dengan instansi terkait. Namun, dalam sistem pemerintahan modern, perbedaan pandangan antar kementerian merupakan hal biasa. Keputusan menteri sebagai produk administratif tidak seharusnya menjadi dasar pemidanaan kecuali jika ada niat jahat yang terbukti. Jika kriminalisasi terhadap Tom Lembong benar-benar terjadi, hal tersebut...