Tag: UUTNI

Fenomena dalam politik legislasi di Indonesia sering kali memunculkan diskusi terkait peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji konstitusionalitas undang-undang. Banyak pejabat yang mengarahkan publik untuk mengajukan judicial review jika tidak setuju dengan revisi Undang-undang TNI. Namun, hal ini seakan melemparkan tanggung jawab pada publik, tanpa mengakui cacat dalam proses legislasi itu sendiri. Seharusnya, proses pembentukan undang-undang adalah hasil dari perundingan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan lemparan tanggung jawab ke MK. Setiap kali undang-undang kontroversial disahkan, pejabat publik kerap menyarankan masyarakat untuk melakukan judicial review daripada mengakui kelemahan dalam...