Setelah menggulingkan Arsjad Rasyid dari posisi Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Anindya Bakrie segera bertindak cepat. Meskipun kedudukannya sebagai Ketua Umum Kadin masih diperdebatkan, Anin sudah mulai bekerja di Menara Kadin di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, sejak Selasa (17/9).
Gedung 32 lantai itu dipenuhi dengan poster yang menyambut kedatangan Anindya sebagai pemimpin baru Kadin. Selain itu, situs resmi Kadin juga sudah mencantumkan nama Anindya sebagai pimpinan organisasi tersebut.
“Alhamdulillah, hari ini pertama kali masuk ke kantor Kadin, mudah-mudahan amanah. Terima kasih untuk diberikan kesempatan melalui munas luar biasa hari Sabtu kemarin,” ujar Anin, panggilan akrab Anindya, dalam unggahan di akun Instagram miliknya, @anindyabakrie.
Anin adalah anak dari politikus senior dan mantan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie. Anin terpilih sebagai ketua umum dalam Munaslub Kadin yang diadakan di Jakarta pada 14 September 2024. Beberapa politikus Golkar juga turut hadir, seperti mantan Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Soesatyo dan Erwin Aksa.
Sebelumnya, mantan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasyid menyatakan akan mengambil langkah hukum untuk menggugat hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin yang baru.
Kubu Anin mengklaim bahwa ada perwakilan dari 28 provinsi Kadin dan 25 anggota luar biasa (ALB) Kadin yang hadir dalam munaslub tersebut. Namun, kubu Arsjad menyatakan bahwa mayoritas Kadin daerah dan pemilik suara di Kadin menolak penyelenggaraan Munaslub.
Seperti yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.18 Tahun 2022 mengenai Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin, munas untuk memilih ketua umum yang baru seharusnya diadakan pada tahun 2025.
Kelancaran pelaksanaan Munaslub Kadin dan penggusuran Arsjad dari Menara Kadin menunjukkan adanya intervensi dari penguasa dalam dualisme kepengurusan di Kadin. Terlebih lagi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Supratman Andi Agtas tampaknya turut “setuju” dengan penggulingan Arsjad dengan menghadiri acara yang diadakan Anin tak lama setelah munaslub.
Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah terlibat dalam konflik di Kadin. Ia mengaku dekat dengan semua petinggi Kadin, termasuk Arsyad. Jokowi juga meminta agar Kadin menyelesaikan dualisme kepengurusan secara internal.
Pengamat politik, Ikrar Nusa Bhakti, tidak yakin bahwa Jokowi tidak terlibat dalam konflik di Kadin. Menurutnya, penggulingan Arsyad merupakan bagian dari skema tukar guling politik antara Jokowi dan petinggi Golkar, khususnya Aburizal Bakrie.
Jokowi diduga mengatur terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar yang baru. Meskipun sebelumnya dianggap akan menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar, Jokowi belum menduduki posisi penting dalam partai tersebut.
Menurut Ikrar, kemungkinan besar Jokowi sedang berusaha untuk memastikan agar putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menduduki posisi penting di Golkar. Gibran tidak memiliki partai setelah dikeluarkan dari PDI-Perjuangan.
Kadin, menurut Ikrar, tidak mungkin menjadi target terakhir dari campur tangan Jokowi. Organisasi lain yang dianggap bertentangan dengan kekuasaan juga bisa menghadapi nasib yang serupa.
Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan, setuju bahwa penggulingan terhadap Arsyad penuh dengan motif politik. Dia menduga bahwa Arsyad didepak karena pernah menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024.
“Dikarenakan Anin dekat dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, serta jika Kadin tetap di bawah kendali Pak Arsyad, kemungkinan akan merugikan pemerintah pusat di masa depan,” kata Yusak kepada Alinea.id.
Yusak menambahkan bahwa konsolidasi kekuasaan yang dilakukan oleh Jokowi dan Prabowo kemungkinan tidak akan berhenti pada Kadin. “Apalagi masih ada skenario lain yang melibatkan Ganjar Mahfud. Serta, konflik antara PKB-PBNU juga belum berakhir,” kata Yusak.