Musibah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Tanah Air pada bulan Juli 2025, memicu keprihatinan dari DPR terutama Komisi V yang membidangi masalah infrastruktur hingga mitigasi bencana. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menekankan pentingnya proaktif dalam melakukan mitigasi terhadap bencana alam untuk menangani kondisi tersebut secara optimal. Beliau juga menyoroti pentingnya kerja sama antara kementerian/lembaga terkait dalam mengambil langkah konkret terhadap penyebab banjir, seperti sungai-sungai yang meluap akibat curah hujan tinggi. BMKG juga diminta untuk turut aktif dalam upaya mitigasi.
Pemda juga diinstruksikan untuk selalu siaga bencana, terutama di wilayah rentan bencana alam. Prioritas utama adalah bantuan evakuasi kepada warga terdampak dan peringatan dini yang efektif guna mengurangi korban jiwa. Selain itu, perbaikan terhadap fasilitas umum yang terdampak seperti jembatan dan akses jalan juga harus segera dilakukan. Kerja sama antara berbagai instansi menjadi kunci dalam menghadapi banyaknya bencana yang terjadi di sejumlah daerah.
Kondisi warga terdampak banjir di berbagai daerah juga menjadi perhatian serius, dengan kebutuhan kesehatan dan bantuan logistik menjadi fokus utama dalam upaya penanganan bencana. Bencana longsor juga turut melanda beberapa wilayah di Tanah Air, termasuk menyebabkan kerusakan rumah warga dan fasilitas umum. Banjir juga terjadi di beberapa daerah, seperti di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan NTB, serta di wilayah Jabodetabek.
Imbas dari bencana tersebut mengingatkan pentingnya koordinasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam demi mengurangi kerugian yang ditimbulkan. Terlebih, dengan adanya bencana lain seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), memperkuat sistem penanggulangan bencana menjadi hal yang sangat mendesak. Semua pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam mitigasi bencana demi melindungi nyawa dan harta benda masyarakat.