Kamis, 9 November 2023 – 01:12 WIB
Jakarta – Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengajak masyarakat dan para pengurus masjid di Tanah Air, untuk menjaga tempat ibadah tersebut agar tidak digunakan untuk kepentingan politik yang bisa memecah belah umat dan masyarakat. Mengingat sekarang hingga ke depan memasuki tahun politik, Pemilu 2024.
Baca Juga :
Anwar Usman Merasa Difitnah, Arsjad Rasjid: Biar Masyarakat yang Nilai
Hal itu diutarakan oleh Menag Yaqut, saat memberikan sambutan pada acara ramah tamah Rakernas Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) 2023, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu, 8 November 2023.
“Kita sama-sama memiliki tugas dan kewajiban untuk menjaga agar masjid tidak dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan politik tingkat rendah,” kata Gus Yaqut, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu, 8 November 2023.
Baca Juga :
Hasto Tunggu Bobby Nasution Kembalikan KTA PDIP: Etika Politik, Mengundurkan Diri
Dia mengaku ada sebagian masyarakat yang menolak masjid tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Mereka yang menolak itu biasanya berdalih bahwa Nabi Muhammad SAW juga memanfaatkan masjid untuk berpolitik.
Karenanya, Menag mengajak masyarakat untuk membedakan antara politik pembangunan umat yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di masjid, dengan politik hari ini yang kerap memanfaatkan masjid untuk kepentingan yang menurutnya rendahan serta berdampak pada perpecahan umat.
Baca Juga :
Khofifah jadi Juru Tempur Prabowo di Jatim, Yenny Wahid Siap Bersaing Menangkan Ganjar
“Kalau dulu, Nabi berbicara soal politik keumatan atau politik tingkat tinggi (high politics). Politik yang tidak terkait dengan perbedaan-perbedaan kepentingan, tetapi yang sebaliknya, yakni mempersatukan banyak perbedaan. Semua proses penyatuan yang berbeda-beda dari berbagai kabilah itu dilakukan di dalam masjid,” ujarnya.
Sementara politisasi agama yang hari ini kerap dilakukan di masjid, menurut Menag justru berkebalikan dengan politik tingkat tinggi ala Rasulullah SAW tadi. “Di mana yang sebelumnya sudah bersatu sebagai warga negara dan bangsa Indonesia, ketika masjid digunakan sebagai alat untuk melakukan konsolidasi politik rendahan, yang terjadi justru pengkotakan-pengkotakan,” jelas Ketua Umum GP Anshor itu.
Karenanya, Menag mengajak masyarakat untuk tidak membiarkan masjid digunakan dalam politik rendahan di tahun-tahun pemilu, seperti untuk kepentingan Pilpres 2024. Supaya, hal itu tidak menjadi sumber perpecahan umat dan masyarakat, sebagaimana yang kerap terjadi di tahun-tahun politik sebelumnya.
“Nah, ini yang tidak boleh kita biarkan. Mengkotak-kotakan atau mencerai beraikan yang sudah bersatu itu namanya low politics, atau politik tingkat rendah. Berkebalikan dengan politik tingkat tinggi ala Rasulullah tadi. Pilpres, pileg, pilgub, itu politik tingkat rendah yang sifatnya justru mencerai beraikan yang sudah bersatu,” kata Menag.
“Jadi mari kita gunakan masjid ini, benar-benar kita desain dan create menjadi masjid di mana dulu pernah dicita-citakan oleh Rasulullah SAW. Yakni masjid yang bukan hanya menjadi pusat kegiatan ibadah buat umat muslim, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial-ekonomi dan segala yang berbau kemakmuran untuk umat yang lebih luas,” jelasnya.
Halaman Selanjutnya
Karenanya, Menag mengajak masyarakat untuk tidak membiarkan masjid digunakan dalam politik rendahan di tahun-tahun pemilu, seperti untuk kepentingan Pilpres 2024. Supaya, hal itu tidak menjadi sumber perpecahan umat dan masyarakat, sebagaimana yang kerap terjadi di tahun-tahun politik sebelumnya.
