Senin, 25 Desember 2023 – 17:26 WIB
Jakarta – Meningkatnya aktivitas penambangan ilegal diyakini karena banyaknya keterlibatan oknum aparat dan politisi yang menjadi pendukung atau patroli. Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Letjen (Purn) Bambang Suswantono mengatakan, bahwa tanpa adanya patroli, para penambang ilegal tidak akan berani melakukan penggalian di lapangan.
“Berdasarkan pengamatan di lapangan, mereka (penambang ilegal) memiliki patroli aparat. Jika tidak ada patroli, mereka tidak akan berani,” kata Bambang dalam keterangannya yang diterima pada hari Senin, 25 Desember 2023.
Untuk memberantas keterlibatan patroli, kata Bambang, pihaknya tengah menyelesaikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) penambangan ilegal. Satgas tersebut berada di bawah Kementerian Polhukam, yang akan melibatkan lintas kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri.
“Kita sengaja melibatkan beberapa rekan kami dari TNI, Polri, Kejaksaan dan sebagainya. Diperlukan operasi gabungan,” jelasnya.
Hal yang sama diungkapkan oleh Pakar Hukum Pertambangan Universitas Hasanuddin, Abrar Saleng. Menurutnya, selain oknum aparat, tambang ilegal juga didukung oleh oknum politisi.
“Maraknya tambang ilegal karena adanya patroli. Bisa politisi, tentara, atau polisi. Saat ini ada orang yang melakukan penambangan ilegal yang diawasi oleh aparat. Biasanya pencuri ditangkap, namun ini justru diawasi,” tegasnya.
Kehadiran patroli membuat penegakan hukum terhadap penambangan ilegal menjadi tidak adil. Sehingga tidak hanya merugikan negara, tetapi juga investor.
Kasus penambangan ilegal sering terjadi di area yang sudah memiliki pemilik, di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah. Bahkan sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Justru tambang yang sudah memiliki izin diganggu. Ada perusahaan tambang nikel yang sudah menjadi PSN dan memiliki smelter, wilayahnya digasak oleh para penambang ilegal,” pungkasnya.