Masalah hukum di desa menjadi perhatian Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda. Menurutnya, Kementerian Desa belum cukup agresif dalam melakukan konsolidasi hingga tingkat bawah. Banyak kepala desa dan aparat desa terjerat dalam masalah hukum akibat maladministrasi maupun penyelewengan dana desa. Pengelolaan dana yang belum maksimal juga menjadi penyebab masalah hukum di desa. Zigo menyoroti pentingnya tata kelola desa dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Di sisi lain, pertanyaan diajukan terkait efektivitas usulan tambahan anggaran untuk gaji pendamping desa dan program Kemendes yang mengirim kepala desa ke Tiongkok. Zigo juga menekankan perlunya Komisi V DPR RI lebih dilibatkan dalam kunjungan ke daerah-daerah untuk memantau kondisi desa secara langsung.