DPW PAN Jawa Barat membantah keberadaan surat penjaringan bakal calon pendamping desa yang banyak beredar di masyarakat sebagai berita palsu. Surat tersebut, bernomor PAN/10/A/K-S/070/VIII/2025, diklaim palsu oleh pihak DPW PAN Jawa Barat. Dalam keterangan resminya, DPW PAN Jabar menegaskan bahwa surat tersebut tidak pernah diterbitkan atau distujui oleh pimpinan DPW PAN Jawa Barat. Partai tersebut juga menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam proses penjaringan calon pendamping desa, yang sepenuhnya menjadi wewenang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). DPW PAN Jabar juga berencana untuk membentuk tim investigasi...
Drama hukum yang melibatkan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) semakin memanas dengan penetapan dua bos Sritex, Iwan Setiawan Lukminto (ISL) dan...
Pada Jumat, 12 September 2025, Wakil Presiden Republik Indonesia periode ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengomentari perlunya pemerintah melakukan perubahan yang berdampak pada...
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko membantah kabar tentang kemungkinan dirinya masuk dalam bursa perombakan susunan menteri Kabinet Merah Putih. Budiman...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengungkapan terbarunya menyebut pihaknya sedang melakukan pendalaman terkait aliran uang dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, kepada selebgram...
PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona Rokan telah mencatat prestasi penting dengan menyelesaikan pengeboran sumur eksplorasi Mustang Hitam - 001 (MTH-1) di Lapangan Libo,...
Empat anggota DPRD Kota Cirebon menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Sekretariat Daerah. Kasus ini telah mengarah pada mantan Wali...
Bali resmi dinyatakan dalam status tanggap darurat bencana setelah banjir melanda sejumlah wilayah sejak Rabu dini hari. Daerah yang paling parah terdampak adalah Denpasar,...
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara, melakukan kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengonsultasikan hasil evaluasi tunjangan perumahan anggota dewan. DPRD...
Enam bulan telah berlalu sejak tragedi penembakan pelajar Muhammad Ihsan (14) terjadi di Kampar. Namun, keluarga korban mengalami tambahan luka setelah mendengar tuntutan jaksa...