Tuesday, October 15, 2024

Operasi Zebra Lancang Kuning...

Sat Lantas Polres Siak menggelar Operasi Zebra Lancang Kuning 2024 dalam upaya menciptakan...

Perang politik uang di...

Kasus-kasus dugaan politik uang muncul menjelang Pilgub Banten 2024. Baru-baru ini, sebuah video...

Honda Meluncurkan Skutik Baru...

Selasa, 15 Oktober 2024 - 15:32 WIB London, VIVA – Honda kembali menghadirkan inovasi...

Jokowi-Prabowo Terlihat Sering Bersama...

Jakarta — Pengamat politik Ujang Komarudin menyoroti Presiden RI Jokowi yang senantiasa kompak...
HomePolitikApa yang terjadi...

Apa yang terjadi jika tidak ada oposisi dalam pertemuan Megawati dan Prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Dia berharap pertemuan tersebut dapat terjadi sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

Setelah itu, Ketua DPP PDI-P dan Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan menu nasi goreng akan disajikan kembali saat Megawati bertemu dengan Prabowo. Puan mengatakan bahwa saat pertemuan pada tahun 2019, Megawati memasak nasi goreng untuk Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan saat itu.

Puan mengungkapkan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo tinggal menunggu momentum yang tepat karena keduanya sama-sama ingin bertemu. Pertemuan tersebut dapat dilakukan di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, atau di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan dan kawasan Hambalang, Bogor.

Pertemuan ini dianggap sebagai penentu apakah PDI-P akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jika PDI-P bergabung, hal tersebut dapat mengancam keseimbangan pemerintahan karena tidak akan ada oposisi yang kuat di parlemen.

Menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, skenario terburuk dari ketiadaan oposisi karena PDI-P masuk pemerintahan adalah masyarakat sipil akan kesulitan dalam mengontrol hegemoni kekuasaan. Namun, masyarakat sipil yang terorganisir sudah mulai mengatur gerakan untuk melawan penguasa dan parlemen yang hanya membuat aturan untuk kepentingan pribadi.

Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati juga menilai bahwa jika semua partai politik masuk ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan terbentuk, kekuatan kontrol dan pengawasan dari pusat kekuasaan akan berkurang. Ini dapat mengarah pada melemahnya sistem pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah.

Secara keseluruhan, pertemuan antara Megawati dan Prabowo dianggap penting dan dapat mengubah dinamika politik di Indonesia jika PDI-P memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Source link

Semua Berita

Perang politik uang di Tanah Jawara.

Kasus-kasus dugaan politik uang muncul menjelang Pilgub Banten 2024. Baru-baru ini, sebuah video viral di media sosial menunjukkan seorang pria membagikan uang tunai sebesar Rp100 ribu di atas sebuah mobil di Desa Kadubungbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Pria tersebut terlihat...

Apakah Gibran dapat dimakzulkan setelah digugat di PTUN?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah mengajukan gugatan terhadap keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan dengan nomor perkara 133/G/TF/2024/PTUN.JKT diajukan oleh PDI-P karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap melakukan...

Bagaimana Prabowo dapat mencegah Papua tetap tenang

Selama dua periode pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak kunjung mampu memadamkan bara konflik di Papua. Hingga kini, sebagian wilayah di Papua masih terkategori daerah operasi militer. Kontak senjata antara militer dan Tentara Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM)...

Kategori Berita