Pemerintah Indonesia sedang menjalankan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan, di bidang pertanian untuk mencapai swasembada. Namun, upaya ini mendapat kritik karena dianggap merusak lingkungan setempat.
Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan dimulai pada 12 Juli 2024, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024. Surat tersebut memberikan izin penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan sarana dan prasarana pertanian. Namun, izin tersebut menuai kontroversi karena dianggap merugikan masyarakat adat dan lingkungan.
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) mencatat bahwa proyek ini melanggar hak hidup masyarakat adat dan merusak lingkungan. Masyarakat adat di Distrik Ilwayab, Marga Gebze Moyuend dan Gebze Dinaulik mengatakan bahwa tanah mereka telah digusur tanpa persetujuan.
Prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC) juga tidak dipatuhi dalam proyek ini, dimana masyarakat harus diberikan informasi dan kebebasan untuk menerima atau menolak proyek pembangunan di wilayah mereka.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua juga mengkritik proyek ini karena dianggap merusak Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam yang dilindungi. LBH Papua juga meminta presiden dan pemerintah lainnya untuk menghentikan proyek ini.
Meskipun mendapat kritik, pemerintah terus melanjutkan Proyek Strategis Nasional di Merauke dengan harapan mencapai swasembada pangan. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyatakan bahwa proyek PSN di Merauke tengah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi untuk ketahanan pangan Indonesia.
Dengan berbagai pro dan kontra yang terjadi, proyek PSN di Merauke tetap menjadi pembahasan hangat di masyarakat. Semoga pengelolaan proyek ini dapat memperhatikan kepentingan masyarakat adat dan upaya pelestarian lingkungan secara seimbang.