Reformasi Intelijen Indonesia: Mendesak untuk Meningkatkan Profesionalisme dan Efektivitas
Reformasi Intelijen Indonesia menjadi isu penting untuk meningkatkan kualitas dan kinerja Badan Intelijen Negara (BIN). Diskusi terbatas mengenai “Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia”, yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, membahas tantangan dan prospek dalam memperkuat lembaga intelijen di Indonesia.
Reformasi Intelijen Indonesia menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan zaman. Penguatan BIN harus mencakup reformasi kelembagaan, penyesuaian regulasi, serta peningkatan kapasitas SDM intelijen. Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie berkomitmen untuk terus mengadakan diskusi strategis guna memperdalam kajian dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.
Diskusi yang dipandu oleh Yudha Kurniawan ini menyoroti empat aspek penting dalam reformasi intelijen, yaitu:
Deteksi dini ancaman melalui penguatan fungsi intelijen
Reformasi sistem rekrutmen dan staffing berbasis kompetensi
Transformasi kultur intelijen agar lebih adaptif
Penguatan mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang
Menurut Reformasi Intelijen Indonesia, lembaga intelijen harus mampu menganalisis ancaman sebelum mencapai titik eskalasi. Jika hanya merespons setelah terjadinya kejadian, maka kehilangan efektivitasnya,” jelas Rizal.
Peneliti dari Center for International Relations Studies, Awani Yamora Masta menekankan pentingnya rekrutmen berbasis kompetensi dalam tubuh BIN. Menurutnya, dalam era modern, intelijen harus memiliki tenaga ahli di bidang teknologi informasi, analisis data, diplomasi, dan kontraterorisme.
Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran kultur dalam intelijen Indonesia. Salah satu kritik yang muncul adalah terlalu banyaknya eksposur terhadap agen intelijen di ruang publik, seperti penggunaan seragam resmi dan perubahan nomenklatur lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).
Muhamad Haripin dari BRIN menyoroti perlunya mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap BIN. Dengan kewenangan luas yang dimiliki, BIN harus tetap transparan dan akuntabel dalam operasional serta pengelolaan anggaran.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: BIN Diharapkan Lebih Profesional Dan Antisipatif
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia, BIN Dituntut Lebih Profesional Dan Antisipatif