Reformasi Intelijen Indonesia dan Tantangannya
Reformasi intelijen Indonesia terus menjadi pembahasan hangat, terutama terkait tata kelola dan pengawasan. Dua aspek utama yang menjadi fokus dalam reformasi ini adalah manajemen SDM dan sistem pengawasan yang efektif.
Dalam acara diskusi di Universitas Bakrie, Jakarta, Reformasi Intelijen Indonesia menjadi topik utama. Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, menekankan perlunya meningkatkan pengawasan terhadap lembaga intelijen, terutama Badan Intelijen Negara (BIN). Pengawasan yang ada saat ini perlu ditingkatkan agar lebih independen dan akuntabel.
“Model pengawasan intelijen yang lebih independen dan akuntabel penting untuk ditinjau,” ujar Aditya dalam diskusi bertajuk Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen.
Urgensi Pengawasan yang Akuntabel
Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif LESPERSSI, juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap lembaga intelijen yang tetap mengutamakan prinsip akuntabilitas. Reformasi intelijen Indonesia perlu mekanisme kontrol yang jelas agar bisa berjalan dengan baik.
“Prinsip akuntabilitas harus menjadi fokus utama dalam reformasi intelijen,” tegas Rizal.
Dia juga menyoroti pentingnya tim pengawas intelijen yang memiliki kewenangan penyidikan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
Perkembangan dan Adaptasi Kelembagaan BIN
Menurut Mayjen TNI (Purn) Rodon Pedrason, BIN telah mengalami perkembangan yang signifikan. Kedeputian seperti siber dan komunikasi serta informasi ditambahkan sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis.
Saat ini, BIN memiliki 9 kedeputian yang menangani berbagai aspek intelijen. Namun, perlu memperhatikan agar budaya kerja intelijen tetap terjaga, sesuai dengan prinsip kerahasiaan.
“Integritas operasional intelijen harus tetap dijaga, jangan sampai terbuka secara berlebihan,” ungkap Andhika.
Ancaman Siber dan Ketergantungan Teknologi Asing
Dalam era digital, ancaman siber menjadi fokus utama dalam reformasi intelijen Indonesia. Diyauddin, Analis Utama Maha Data Lab 45, menyoroti tentang ketergantungan Indonesia terhadap teknologi asing dalam intelijen.
“Ketergantungan pada teknologi asing dapat meningkatkan risiko keamanan nasional,” ujar Diyauddin.
Yamora, Kepala Kantor Internasional FISIP UI, juga menekankan perlunya langkah konkret dalam menghadapi ancaman siber seperti disinformasi dan manipulasi data. Peningkatan kapasitas teknologi domestik menjadi penting dalam reformasi intelijen.
“Ancaman siber harus menjadi prioritas dalam reformasi intelijen,” tegas Yamora.
Membangun Intelijen yang Adaptif dan Transparent
Diskusi yang dipandu oleh Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, Yudha Kurniawan, menekankan pentingnya reformasi intelijen Indonesia. Model pengawasan yang independen dan akuntabel diperlukan agar intelijen bisa tetap berjalan dalam koridor demokrasi.
Perkembangan BIN yang adaptif dalam menghadapi tantangan siber menunjukkan progres dalam reformasi kelembagaan. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem intelijen yang kuat, profesional, dan demokratis.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan Tata Kelola Dan Urgensi Pengawasan Yang Lebih Transparan
Sumber: Dinamika Reformasi Dan Tata Kelola Intelijen: Perlunya Model Pengawasan Yang Memadai